PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DI PT. BUKIT SENTUL CITY DI BOGOR

Abstract

Housing and Residence are human basically needs and have very strategic roles in forming nation behaviour and personality. The people needs for the housing nowadays is not so far different with the need of food and clothing. Parallel with the growth of economics, residency land building business also experiences with very fast development. A legal action that relates to the ownership of this housing is the legal action subject the transaction. Transaction on housing that covers the transaction of houses include its land not always conducted paid in cash. Upon the transaction that conducted not paid in cash, in the ownership of the house in its practicing there are lots of developers parties that later on apply standard contract as the transaction agreement that are made not before the public officers (Notary). Of course this situation will become the problems especially about how the power of the agreement of transaction binding made unofficially. In this research it will be discussed the legal power of agreement deed transaction binding of rights on land made unofficially, especially made by PT Bukit Sentul City in Bogor and legal protection to the parties in transaction agreement made unofficially with standard draft of contract if it is compared with Notary deed as the authentically evidence. This research is analytical descriptive with empirical juridical approach, while data gathered through literature and field researches. Then data are analyzed qualitatively. From the result of this research it is concluded, that Legal Power of rights transaction binding agreement deed on land made unofficially, especially made by PT Bukit Sentul City in Bogor with the customers is equal with the legal power owned by the agreement deed of Transaction Binding (PJB) made unofficially whereas its power is just based on Article 1338 Civil Law Book which says: all the agreements that made validly are in effective as the law for those who made it and the legal protection upon the fulfilment of the parties rights if a party does not fulfil its obligation in the transaction binding agreement depend much on the power of agreement made, that is if it is made with unofficially deed hence its protection is in according to the protection of unofficially deed. Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa. Kebutuhan masyarakat terhadap perumahan saat ini tidak berbeda jauh dengan kebutuhan akan pangan dan sandang. Seiring dengan perkembangan perekonomian, bisnis pembangunan lahan permukiman juga mengalami perkembangan sangat pesat. Salah satu perbuatan hukum yang berkenaan dengan pemilikan perumahan ini adalah perbuatan hukum mengenai jual beli. Jual beli terhadap perumahan yang mencakup terhadap jual beli rumah beserta tanahnya tidak selamanya dilangsungkan dengan kontan dan tunai. Terhadap jual beli yang dilakukan tidak secara tunai dalam rangka pemilikan perumahan tersebut dalam prakteknya banyak pihak Perusahaan Pengembang/developer yang kemudian menerapkan surat perjanjian pengikatan jual beli baku (standard contract) sebagai perjanjian jual belinya, yang dibuat tidak dihadapan pejabat umum (Notaris). Keadaan ini tentunya akan menjadi permasalahan terutama tentang bagaimana kekuatan perjanjian pengikatan jual beli, yang dibuat dibawah tangan. Dalam peneltian in akan dibahas tentang kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat dibawah tangan, khususnya yang dibuat oleh PT Bukit Sentul City di Bogor dan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian jual beli yang dibuat di bawah tangan (dengan draft baku/standar kontrak), bila dibandingkan dengan akta notaris sebagai alat bukti yang otentik. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan data diperoleh ,melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan, Kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat dibawah tangan, khususnya yang dibuat oleh PT Bukit Sentul City di Bogor dengan asnabha adalah sama dengan kekuatan hukum yang dimiliki oleh akta perjanjian Pengikatan Jual Beli (PJB) yang dibuat secara dibawah tangan, dimana kekuatannya hanya didasarkan kepada Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berunyi : semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli sangat tergantung kepada kekuatan dari perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat, yaitu jika dibuat dengan akta dibawah tangan maka perlindungannya sesuai dengan perlindungan terhadap akta dibawah tangan.