PELAKSANAAN ROYA PARTIAL HAK TANGGUNGAN DALAM PRAKTEK DI KABUPATEN SUKOHARJO

Abstract

One of applicable credit surety in banking credit application is pass through Responsibility Rights institute. Right for Responsibility can erase partly to Responsibility Rights object because marks sense redemption a portion book debt from Responsibility Rights giver. Intent specific ala one wants to be reached deep observational it is subject to be know and understand Roya Partial's performing Right For Responsibility by Regency land Office Sukoharjo after being issued by it Agrarian State Minister regulation / National land Body head Number 3 Years 1997 and faced constraint by Regency land Offices Minister regulation Sukoharjos Agrarian States / National land Body heads Number 3 Years 1997. Approximate methods that is used in this research is observational jurisdictional empirical judicial formality. Observational judicial formality ala this gets starting point by use of law method. Observational empirical ala it aims to get data about performing Roya Partial Right For Responsibility at Regency Sukoharjo. Population in observational it is all side that bound up with Roya Partial's performing Right For Responsibility bases Responsibility Rights Law which is Regency land Office Sukoharjo, PPAT and Bank / Creditor. In research methodics sempel's take utilizes tech Purposive non random sampling , so subject those are wended gets to be gotten and good for research. Base observational result, therefore gets to be gotten by that conclusion Roya Partial's performing Right For Responsibility in practice that happening Regency Sukoharjo after applies it Agrarian State Minister regulation Number 3 Years 1997 get walkings with every consideration and easy-going, but that fact just ephemeral because marks sense area Deputy Form Letter Measurement and Cadastral Number 600 494.D.IV who declares for that Roya Partial's performing Right For Responsibility is backed on Number Law 4 Years 1996 about Responsibility Rightses. Faced constraint Regency land Offices Sukoharjos in Roya Partial's performing Right For afters Responsibility applies it Agrarian State Minister regulation Number 3 Years 1997 are bound up with mark sense regulation rule that mutually interfering each other. To it Regency land Office Sukoharjo does efforts by suggest to on one's side bank interrupt me Responsibility Rights owners for meroya aught Responsibility all rights and further propose new Responsibility Rights registration with makes APHT to play favorites Responsibility Rights object that can't yet at frees from debtor redeem. Salah satu jaminan kredit yang dapat digunakan dalam pemberian kredit perbankan adalah melalui lembaga Hak Tanggungan. Hak Tanggungan dapat hapus sebagian terhadap obyek Hak Tanggungan karena adanya pelunasan sebagian utang dari pemberi Hak Tanggungan . Secara spesifik tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan Roya Partial Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Secara yuridis penelitian ini bertitik tolak dengan menggunakan kaidah hukum. Secara empiris penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan Roya Partial Hak Tanggungan di Kabupaten Sukoharjo. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Roya Partial Hak Tanggungan berdasarkan Undang- Undang Hak Tanggungan yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, PPAT serta Bank/Kreditor. Dalam penelitian metode pengambilan sempel menggunakan teknik Purposive non random sampling, sehingga subyek-subyek yang dituju dapat diperoleh serta berguna bagi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Roya Partial Hak Tanggungan dalam praktek yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo setelah berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 dapat berjalan dengan baik dan lancar, namun kenyataan tersebut hanya berlangsung sebentar karena adanya Surat Edaran Deputi bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Nomor 600-494.D.IV yang menyatakan bahwa pelaksanaan Roya Partial Hak Tanggungan dikembalikan pada Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Kendala-kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan Roya Partial Hak Tanggungan setelah berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 adalah terkait dengan adanya ketentuan peraturan yang saling bertentangan satu sama lain. Untuk itu Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo melakukan upaya-upaya dengan cara menyarankan kepada pihak bank selaku pemegang Hak Tanggungan untuk meroya semua Hak Tanggungan yang ada dan selanjutnya mengajukan pendaftaran Hak Tanggungan baru dengan membuat APHT terhadap sebagian obyek Hak Tanggungan yang belum bisa di bebaskan dari pelunasan hutang debitor.