PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG OBYEKNYA TERKENA LUAPAN LUMPUR LAPINDO

Abstract

The occurrence of mud spouting due to the wrong position of drilling causing the overflow of hot mud in Porong, Sidoarjo, which happened since May 29, 2006, until now, it is still unstoppable. This overflow of hot mud was caused by the activity of PT. Lapindo Brantas Inc., which is a gas company belongs to Bakrie and Medco. The impact of this hot mud overflow causes various problems that surely influence much on the economic condition in Sidoarjo and generally in East Java. Observed from the banking point of view, the Lapindo hot mud overflow causes negative impacts on the banking world. Many debtors are unable to pay their credits because they are unable to run their businesses, because the hot mud destroys their business sites. Even, the objects that were used as security bounded by the rights of security were destroyed due to the Lapindo hot mud overflow. This may cause financial loss to the bank as the creditor. Therefore, a regulation that is able to overcome that problem is required, by the issuing of the Regulation of President Number 14 Year 2007 concerning the Board of Sidoarjo for Mud Prevention. The issuing of that President Ordinance also influences on the policy of banking world for the area affected by Lapindo hot mud overflow. The issuing of the Decision of the Governor of the Bank of Indonesia Number 9/7/KEP.GBI/2007 concerning the Declaration of some Districts in the Regency of Sidoarjo as the Area Needing Special Treatment of Bank credit is the proof. That decision harms the bank as the creditor very much considering that in the guarantee of the rights of security, there is a special position for creditor holding the rights of security. The used research method is the method of juridical-empirical approach, with the research specification is descriptive-analytical research. The used method of data colletion is bibliographical study supported by a field study in form of interviews with the related parties, and the collected data are analyzed qualitatively. The protection of creditor as what is conducted by banks for debtors, which their land and buildings were used as security of credit bounded by the rights of security, affected by the Lapindo mud overflow, which is conducting the actions based on the Regulation of President Number 14 Year 2007 concerning the Board of Sidoarjo for Mud Prevention and the Regulation of the Bank of Indonesia Number 8/15/PBI/2006, by conducting the Rescheduling of Credit Agreement. By the existence of that rescheduling, therefore, the bank makes the Agreement of Credit Agreement Changing with the authorization of the debtors to replace the old credit agreements. This is related to the execution of payment of the next installments of the creditors and in order to maintain the position of the creditors as the privileged creditors. Terjadinya semburan lumpur karena salahnya posisi pengeboran mengakibatkan meluapnya lumpur panas di Porong, Sidoarjo, yang terjadi sejak tanggal 29 Mei 2006 hingga saat ini masih belum dapat dihentikan. Luapan lumpur panas ini menyembur akibat aktivitas PT. Lapindo Brantas Inc, yang merupakan perusahaan gas milik Bakrie dan Medco. Dampak dari luapan lumpur panas tersebut menimbulkan berbagai macam masalah yang tentunya sangat mempengaruhi kondisi perekonomian khususnya di daerah Sidoarjo dan jawa timur pada umumnya. Ditinjau dari sisi perbankan, luapan lumpur panas lapindo tersebut berdampak buruk bagi perkembangan dunia perbankan. Banyak debitur yang tidak mampu membayar kredit karena tidak bisa menjalankan usahanya, disebabkan tempat usahanya juga terkena luapan lumpur panas lapindo. Bahkan benda yang dijadikan jaminannya yang diikat dengan hak tanggungan musnah akibat luapan lumpur panas lapindo. Hal inilah yang dapat mengakibatkan kerugian kepada pihak bank sebagai kreditur. Oleh karena itulah diperlukan adanya suatu peraturan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Dengan dikeluarkannya Perpres tersebut, juga mempengaruhi kebijakan dunia perbankan untuk daerah yang terkena luapan lumpur panas lapindo. Terbitnya Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 9/7/KEP.GBI/2007 tentang Penetapan Beberapa Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo Sebagai Daerah Yang Memerlukan Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank, sebagai buktinya. Keputusan tersebut sangat merugikan pihak bank sebagai kreditor mengingat dalam jaminan hak tanggungan adanya kedudukan yang istimewa bagi kreditor pemegang hak tanggungan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan yang ditunjang dengan studi lapangan berupa wawancara dengan pihak terkait dan data yang diperoleh dianalisa secara analisa kualitatif. Perlindungan kreditur sebagaimana yang dilakukan oleh bank-bank terhadap debitur yang tanah dan bangunannya dijadikan sebagai jaminan kredit yang diikat dengan hak tanggungan yang terkena lumpur lapindo yaitu dengan tindakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 yaitu dengan melakukan Penjadwalan Kembali (rescheduling) terhadap Perjanjian Kredit (PK)nya. Dengan adanya penjadwalan kembali tersebut, maka bank membuat Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) dengan persetujuan debitur untuk menggantikan perjanjian kredit yang lama. Hal ini terkait dengan pelaksanaan pembayaran angsuran debitur selanjutnya serta supaya kreditor tetap berkedudukan sebagai kreditur yang diistimewakan.