PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN LEGALISASI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 410/Pid.B/2004/PN.Sda jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 389/PID/2004/PT.SBY jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 506 K/PID/2005)

Abstract

Legalization is a sub-Rosa certificate desired by the parties upon the executed agreement, however upon the practice, legalization is compared to authentic certificate so that the Notary possesses responsibility upon the content of the Legalization. One sample case was the existence of the Decision of State Court Number: 410/Pid.B/2004/PN.Sda jo the Decision of the State Court Number: 389/PID/2004/PT.SBY jo the Decision of Supreme Court Number: 506 K/PID/2005, upon the Decision the Judge committee sentenced penal of custody of 9 (nine) months to the Notary officer upon the charge of the violating of Section 378 jo Section 55 Article (1) one of Penal Code (KUHP), in which the main problem was that the selling party (one of the confronters upon the Agreement of House Trade legalized by the Notary) did not possess the authority to sell the house or the party was not the legal owner of the house upon the Agreement, thus the house upon the -Agreement could not be realized so that the buying party reported the problem to POLDA JATIM (Kepolisian Daerah Jawa Timur/ Province Police Department of East Java). The problem is the basic background of the thesis writing that used juridical normative approach, with the studying and evaluating the applied regulation. From the research, it is acknowledged that the law consideration of the Judge upon the decision was violating the stipulation of KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/ Penal Code) and that the law protection against the Notary upon the case was appropriated to the applied regulation. The writer suggests that the Law Enforcer upon the duty execution shall be appropriated to the applied regulation and there shall be new regulations to modify any agreements related to land or house, upon the authentic certificate either made by Notary or PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Land Certificate Issuing Officer) to secure the law certainty. Bahwa Legalisasi merupakan akta di bawah tangan yang dikehendaki para pihak dalam perjanjian yang telah diadakan, tetapi dalam praktik Legalisasi dipersamakan dengan akta otentik sehingga Notaris bertanggung jawab terhadap isi dari pada Legalisasi tersebut. Salah satu contoh kasus tersebut di atas adalah terdapat Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 410/Pid.B/2004/PN.Sda jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 389/PID/2004/PT.SBY jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 506 K/PID/2005, dalam putusan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan kepada Pejabat Notaris dengan tuduhan melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke satu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi pokok permasalahan adalah dari pihak penjual (salah satu penghadap dalam Perjanjian Jual Beli Rumah yang telah dilegalisasi oleh Notaris) tidak mempunyai kewenangan untuk menjual rumah tersebut atau bukan pemilik sah atas rumah yang dijual dalam perjanjian tersebut, akibatnya rumah yang telah diperjanjikan tersebut tidak terealisasi sehingga dari pihak pembeli melaporkan kejadian tersebut kepada POLDA JATIM (Kepolisian Daerah Jawa Timur). Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang penulisan tesis ini yang menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut melanggar ketentuan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan dapat diketahui pula perlindungan hukum apa bagi Notaris yang terkena kasus tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penulis memberikan saran bahwa, Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan perlu diadakan peraturan baru mengenahi segala bentuk perjanjian yang berhubungan dengan tanah dan atau rumah, harus dengan akta otentik, baik itu dibuat oleh Notaris atau PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk lebih menjamin kepastian hukum.