PENGUASAAN DOKUMEN DAN PENGIKATAN AGUNAN DENGAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DALAM PEMBERIAN KREDIT EXPLOITASI

Abstract

Dunia perbankan pada saat ini sangat erat kaitannya dengan perekonomian masyarakat, terlebih lagi bagi masyarakat yang sedang membangun. Perbankan memiliki peran strategis karena fungsi utama bank merupakan wahana yang dapat menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Seperti tertuang dalam Undang-Undang Perbankan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 . Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan ini berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari pemberian kredit tersebut Masalah paling besar yang mungkin timbul dalam pemberian kredit ini dialami oleh semua bank di Indonesia tanpa kecuali adalah Penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank, sehingga dalam kredit diperlukan adanya suatu jaminan. Untuk itulah dalam penyunusan tesis ini penulis mengambil judul “Penguasaan Dokumen Dan Pengikatan Agunan Dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Pemberian Kredit Exploitasi” Kemudian dari judul tersebut pokok permasalahan yang penulis kemukakan adalah Mengapa dalam pemberian Kredit Eksploitasi menggunakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sebagai Pengikatan Jaminan Kredit; Bagaimana Prosedur Penguasaan Dokumen dan Pengikatan Agunan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dalam Pemberian Kredit Exploitasi; Kendala-kendala apakah yang timbul dari adanya Penguasaan Dokumen dan Pengikatan Agunan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dalam Pemberian Kredit Exploitasi Dari pokok permasalah tersebut kemudian penulis akan melakukan penelitian/pembahasan mengenai alasan-alasan apa yang dapat dikemukan berkaitan dengan pemberian Kredit Exploitasi dengan mengunakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sebagai Pengikatan Jaminan Kredit; bagaimana prosedur Penguasaan Dokumen dan Pengikatan Agunan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dalam Pemberian Kredit Exploitasi; Kendala-kendala yang timbul dari adanya Penguasaan Dokumen dan Pengikatan Agunan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dalam Pemberian Kredit Exploitasi. Dan akhirnya didapat kesimpulan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasahan tersebut adalah Agunan yaitu hak dan kekuasaan atas barang yang diserahkan oleh debitur dan atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada bank guna menjamin pelunasan hutang debitur, apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau addendumnya. Barang agunan berupa barang tidak bergerak adalah dengan cara menguasai dokumen/ buktibukti pemilikan yang sah dari barang tersebut The connection of world of banking with the economy of the community is very tight at the moment, moreover for the growing community. Banking had the strategic role because the main function of the bank as the instrument that could assemble fund and distribute it to the community effectively and efficiently to increase development, economics growth and national stability toward the increase in the many people’s standard of living. As being poured in the new banking Regulations, that is Regulations number 10 year 1998. bank is company that assemble fund from the community in the form of credit and or the provisiaons of mpney or bill that could be compared with this which was based on the agrerment or the borrowed agreement between the bank and the other side that obliged to settle the dedt after certain period with giving of the interest. From giving of the credit, the biggest problem that possibly emerged in giving of this credit which was experienced by all banks in Indonesia without exception was the Resolution of stalled credit that happened to the bank, so as in credit it need the existence of what so called guarantte. To so in the production of this thesis the writer took the title “THE DOKUMENT POSSESSION AND THE COLLATERAL ATTACHMENT WITH POWER OF ATTORNEY PLACED THE SECURITY RIGHT IN GIVING OF CREDIT EXPLOTATION” Afterwards from this title the main problem that the writer suggested was why in giving of Exploitation Credit using Power Of Attorney Placed the Security Right as the Attachment of the Credit Guarantee; How the procedure of the Document Possession and the Attachment of the Collateral with Power of Attorney Placed the Security Right in Giving of Exploitation Credit; The hindrances whether that emerged from the existence of the Document Possession and the Attachment of the Collateral with Power of Attorney Placed the Security Right in giving of Exploitation Credit. From the main problem afterwards the writer will carry out the research/discussions concerning the reasons that could be raised regarding in giving of Exploitation Credit by using Power of Attorney Placed the Security Right as the Attachment of the Credit Guarantee; how the procedure of the Document Possession and the Attachment of Collateral with Power of Attorney Placed the Security Right in Giving of Exploitation Credit; The hindrances that emerged from the existence of the Document Possession and the Attachment of Collateral with Power of Attarney Placed the Security Right in giving of Exploitation Credit. And finally jump by the conclusion that matters which werw linked with the subject of this problem were the collateral that is right and authority to the instrument that was handed over by the debtor and or the third party as the owner of the collateral to the bank in order to guarantees the paying off of the the debtor’s debt, if credit that acceptence could not be settled in accordance withim the promised time in the credit agreement or its addendum. The collateral instrument which took the foem of the non movable goods is by means of controlling the document/proof of the ownership tah were legal from this instrumnet.