PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAD HUKUM ADMINISTRATIF DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG

Abstract

Administrative Law deformed certificate is the certificate with the inaccuracy of procedure, the regulation application, the right subject, the right type, the width calculation. Besides, it has the double of the right on land, the incorrect juridical or physical data; or other administrative inaccuracy. The Administrative Law deformed certificate may cause the law uncertainty as it is expected by the land registry in Indonesia, thus, it could be applied the Postponing of the Right on Land. The purpose of the research titled "the Law Completion of the Deformed Certificate of Right on Land Issuing in Land Affair Office of Semarang city" is to acknowledge the law completion on the administrative deformed Certificate of Right on Land Issuing in Land Affair Office of Semarang city and to acknowledge the law protection for the administrative deformed Certificate of Right on Land holder. The research used Juridical Empirical approach method, with the research specification of Descriptive Analytical. The data mining method was the primary and secondary data with the data analysis of qualitative. The research result shows that in the Office of the Land Affair of Semarang City has ever issued the Administrative Law deformed Certificate, which was the issuing of Certificate HGB number 81/ Ngesrep of 1998 M2 upon the name of Poh Niman Hwieyono located in Ngesrep Sub-District, Banyumanik District, Semarang city and had been cancelled by the issuing of the Verdict of the Head of the National Land Board number. 12-VIII-2000 upon the Postponing of the Verdict of the Head of the National Land Board of Semarang City number 520.1/4134/99/1/200/1999 on 19 August 1999 upon the Providing of HGB to Poh Niman Hwieyono upon the land on Ngesrep Sub-District, Banyumanik District, Semarang City. The holder of the HGB Certificate Number 81/Ngesrep, does not obtain the law protection, since it has been cancelled and the land status has become the state property. The legal effort of the holder was by appealing the right on the State Property, which is basically held, based upon the applied regulation since it was stated as the State Property. The conclusion of the researcher upon the law completion is that a Postponing whereas, there is the Administrative Law deformed Certificate Issuing. Besides, the administrative deformed certificate causes the holder to not to be able to obtain the law protection that is expected by the land registry in Indonesia. Sertipikat yang cacad hukum administratif adalah sertipikat yang mengandung kesalahan prosedur, kesalahan penerapan peraturan perundangundangan, kesalahan subyek hak, kesalahan obyek hak, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas, terdapat tumpang tindih hak atas tanah, data yuridis atau data data fisik tidak benar; atau kesalahan lainnya yang bersifat administratif. Sertipikat yang cacad hukum administratif dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang diharapkan oleh pendaftaran tanah di Indonesia, maka dapat dilakukan Pembatalan Hak Atas Tanah Tujuan penelitian yang berjudul “Penyelesaian Hukum terhadap Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah yang Cacad Hukum Administratif di Kantor Pertanahan Kota Semarang” untuk mengetahui penyelesaian hukum atas penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah yang cacad hukum administratif di Kantor Pertanahan Kota Semarang dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah yang mengalami cacad hukum administratif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive nonrandom sampling, teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder dan teknik analisa data secara kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kantor Pertanahan Kota Semarang, pernah terjadi Penerbitan Sertipikat yang cacad hukum administratif yaitu penerbitan Sertipikat HGB nomor 81/Ngesrep seluas 1998 M² atas nama Poh Niman Hwieyono terletak di Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dan telah dibatalkan dengan diterbitkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor: 12-VIII-2000 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang nomor 520.1/4134/99/1/200/1999 tanggal 19 Agustus 1999 tentang Pemberian HGB kepada Poh Niman Hwieyono atas sebidang tanah di Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Pemegang Sertipikat HGB nomor 81/Ngesrep, tidak mendapat perlindungan hukum karena sertipikatnya dibatalkan dan status tanahnya menjadi tanah Negara. Upaya hukum dari bekas pemegang Sertipikat HGB nomor 81/Ngesrep adalah mengajukan permohonan Hak atas Tanah Negara yang secara nyata dikuasai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab telah dinyatakan status tanahnya menjadi tanah Negara. Kesimpulan dari peneliti tentang penyelesaian hukum terdapat Penerbitan Sertipikat yang cacad hukum administratif yaitu Pembatalan. Selain itu, sertipikat yang cacad hukum administratif menyebabkan pemegangnya tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang diharapkan oleh pendaftaran tanah di Indonesia.