PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) SEJAK BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Abstract

Work agreement is beginning of the birth of industrial relations between the capital owner and worker. Lately, many companies used the Work Agreement of Specific Time (PKWT) to press the labourer cost in order to increase profit. But in its practice many application of the Work Agreement of Specific Time’s system was not in accordance with the provisions in Regulations Number 13 Year 2003 about Manpower, so as to damage and eliminate the protection for the worker/labourer in the Work Agreement of Specific Time (PKWT) since the taking effect of Regulations Number 13 Year 2003 about Manpower. This research has descriptive analytical with the juridical empirical approach, whereas the data was received trough bibliography research and field work, furthermore the data analysed qualitatively. From the results of this research concluded, the implementation of the protection for the worker/labourer Work Agreement of Specific Time, if being carried out in accordance with the available rule, has been gotten adequate protection against the worker/labourer Work Agreement of Specific Time, only in its implementation there’s still various obstacles that were caused by lack of rule clarity about the application of the Work Agreement of Specific Time, so as to the deviation towards the application of the implementation of the protection for the worker/labourer Work Agreement of Specific Time happened. Hindrances that were dealt with in the implementation of the Work Agreement of Specific Time (PKWT) against the protection giving to the worker/labourer including the hindrance that connected to the work agreement, and the last was the supervision hindrance. Solution for the hindrance that linked to unclear regulation, the government should be immediately carried out the improvement towards the worker/labourer Work Agreement of Specific Time (PKWT), and for the hindrance that was linked with the work agreement, in order to increase the protection for the worker/labourer, government of the work agreement should better make the format of work agreement in more standard manner, for the hindrance that linked with the supervision, each official supervisor should be given the authority to carry out direct action towards the violation that happened to the worker/labourer Work Agreement of Specific Time (PKWT) that was done by the company, so as the function of the supervision could give the wary effect to the businessmen who commit violation. Perjanjian kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan industrial antara pemilik modal dengan pekerja. Akhir-akhir ini banyak perusahaan yang memakai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk menekan biaya buruh demi meningkatkan keuntungan. Hanya saja dalam prakteknya banyak penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga merugikan dan menghilangkan perlindungan terhadap pekerja/buruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan pekerja/buruh dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan data diperoleh ,melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan, pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, jika dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, sudah terdapat perlindungan yang memadai terhadap pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, hanya saja dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai halangan yang disebabkan oleh ketidakjelasan aturan tentang penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sehingga terjadi penyimpangan terhadap penerapan pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) terhadap pemberian perlindungan pekerja/buruh diantaranya adalah, kendala yang berkaitan dengan peraturan, selain itu juga kendala yang berkaitan dengan perjanjian kerja, dan terakhir adalah kendala pengawasan. Solusinya, untuk kendala yang berkaitan dengan peraturan yang kurang jelas, pemerintah sebaiknya segera melakukan perbaikan terhadap pengaturan pada pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan untuk kendala yang bekaitan dengan perjanjian kerja, demi meningkatkan perlindungan terhadap para pekerja/buruh pemerintah sebaiknya membuat format perjanjian kerja secara baku, dan untuk kendala yang berkaitan dengan pengawasan, sebaiknya setiap pegawai pengawas diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran yang terjadi pada pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga fungsi pengawasan dapat memberikan efek jera terhadap para pengusaha yang melakukan pelanggaran