KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA UNTUK MENGADILI PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KURATOR DALAM PENGURUSAN HARTA PAILIT (Studi Kasus Perkara Nomor 438/PDT.G/2001/PN.JKT PST jo. Nomor 53/PDT/2003/PT. DKI jo. Nomor 2024 K./PDT/2005) ( THE AUTHORITY OF THE COMMERCIAL COURT TO PENALIZE THE CURATOR WITH THE OUTLAW ACTION UPON THE MANAGEMENT OF BANKRUPT ASSET (Case Study of Lawsuit Number 438/PDT.G/PN.JKT PST jo. Number 53/PDT/2003/PT.DKI jo. Number 2024 K./PDT/2005)

Abstract

The comprehension of Bankruptcy based upon Code Number 37 Year 2004 upon the Bankruptcy and Postponing of the Debt Payment Obligation is a public seizure against all the assets of the bankrupt debtor in that the management and the completion are completed by curator under the surveillance of supervising judge. The result of the statement causes the assigning of the curator to manage/handle the completion of boedel pailit. Upon the process of the bankrupt asset management, a curator is not only responsible for because of the in purpose action, but also because of the carelessness done that causes the loss against bankrupt asset (section 72 Code Number 37 Year 2004). The mistake or the carelessness of the curator could be stated as the action against the law when it is fulfilling the element upon Section 1365-1380 Civil Code that is; standing against other’s right or standing against one own law obligation or standing against the morality or standing against the must shall be completed upon the social relationship upon other or object. Nevertheless, the form of the obligation that could be drawn from the curator upon the mistake and the carelessness completed is not described upon the Code. The approach used upon the thesis arrangement was juridical normative method. The specification of the research was descriptive analytical. The writer took the case study of the Decision of the State Court of Central Jakarta Number 438/PDT.G/2001/PN.JKT.PST, Decision of Appellate Court of DKI Jakarta No.53/PDT/2003/PT.DKI and Decision of Supreme Court of Republic of Indonesia Number 2024 K./PDT/2005. The data collection was done with secondary data and completed with primary one. The data analyzing method was qualitative analysis. The Decision of Supreme Court of Republic of Indonesia No. 2024 K./PDT/2005 said that the State Court of Central Jakarta does not have authority to investigate and penalize the lawsuit of outlaw action of the curator, upon the reason that the matter is still upon the description of Section 72 Code Number 37 Year 2004 and upon the scope of bankruptcy, however the matter discussed by the accuser is the outlaw action of the curator and it has no relation with the bankrupt proposal upon the mentioned Code. There is matter arising, because the system of Commercial Court is quick, simple, and it has been arranged upon the time space so that everything that the evidence process is still complicated such as outlaw action even though it is done by the curator that handles the bankruptcy is a conflict so that it shall be proposed upon the form of accusation not the proposal, which is the competence of the State Court. Several juridical and empirical bases become the judge’s consideration upon the decision upon the Lawsuit as explained in Chapter IV of this thesis. Pengertian Kepailitan menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kuratordibawah pengawasan hakim pengawas. Akibat dari pernyataan ini mengakibatkan penunjukan kurator untuk mengurusi/menangani pemberesan boedel pailit. Dalam proses pengurusan harta pailit.seorang kurator bukan saja bertanggung jawab karena karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian yang dilakukan menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (Pasal 72 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Kesalahan atau kelalaian kurator dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum ketika memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365-1380 KUH Perdata yaitu; bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda. Namun bentuk pertanggungjawaban seperi apa yang dapat diminta dari kurator atas kesalahan dan kelalain yang dilakukan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penulis mengambil studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. No. 438/PDT.G/2001/PN. JKT. PST, Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta No. 53/PDT/2003/PT. DKI dan. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2024 K./PDT/2005. Pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder dan dilengkapi data primer. Metode analisa data adalah analisa kualitatif. Putusan MA RI No. 2024 K./PDT/2005 yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perbuatan melawan hukum kurator, dengan alasan hal tersebut masih menjadi penjabaran Pasal 72 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan dalam dalam lingkup kepailitan, namun yang dipersoalkan oleh para penggugat adalah perbuatan melawan hukum kurator dan tidak ada sangkut pautnya dengan permohonan pailit dalam Undang-Undang tersebut. Timbul permasalahan disini, karena sistem peradilan Niaga sifatnya singkat dan cepat serta sudah diatur tenggat waktunya, jadi segala yang sifat pembuktiannya masih rumit seperti perbuatan melawan hukum walaupun dilakukan oleh kurator yang mengangani kepailitan merupakan sebuah sengketa sehingga harus diajukan dalam bentuk suatu gugatan bukan permohonan, yang merupakan kompetensi Pengadilan Negeri. Ada beberapa landasan yuridis dan empiris yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus Perkara tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Bab IV tesis ini.