PELAKSANAAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN IKATAN NOTARIS INDONESIA DI KABUPATEN TANGERANG

H. YUNANTO, H. YUNANTO (2009) PELAKSANAAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN IKATAN NOTARIS INDONESIA DI KABUPATEN TANGERANG. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
281Kb

Abstract

Kode etik notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan notaris. Ruang lingkup kode etik notaris berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah pelanggaran kode etik apa saja yang dilakukan oleh notaris di Kabupaten Tangerang dan bagaimana pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi dapat mengikat terhadap Notaris yang melanggar kode etik. Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan sanksi kode etik terhadap pelanggaran jabatan oleh notaris. Pelanggaran kode etik yang terjadi antara lain adalah : pembuatan akta yang telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh notaris lain sehingga notaris yang bersangkutan tinggal menandatangani, penandatangan akta yang tidak dilakukan dihadapan notaris, membuat akta di luar wilayah jabatannya, ketentuan mengenai pemasangan papan nama di depan atau di lingkungan kantor notaris serta notaris yang membuat papan nama melebihi ukuran yang telah ditentukan, persaingan tarif yang tidak sehat, melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya. Pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris lndonesia Kabupaten Tangerang sebagai organisasi protesi terhadap Notaris yang melanggar kode etik di Kabapaten Tangerang, adalah: teguran, peringatan dan pemberhentian dari keanggotaan perkumpulan. Namun sanksi tersebut di atas termasuk sanksi pemecatan yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kade etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan Notaris melainkan pemecatan dari kaanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Code of ethic notary represent all arranges becoming guidance in running notary occupation. Code scope of ethic notary go into effect for all Bevy member and also others which it is true me and run notary occupation, good in execution of occupation and also in everyday life. Tying Notary Indonesia (INI) as bevy of organization to all notary have very important role in enforcer of execution of code of ethic profession to Notary, passing Honorary Council which have especial duty to conduct observation of execution of code of ethic. Formulation of this research internal issue is collision of code of ethic any kind of conducted by notary in Kabupaten Tangerang and how execution of dropped by sanction is Honorary Council of Tying Notary Indonesia as profession organization can fasten to Notary which impinge code of ethic. This research represents approach of juridic-empiris. Approach of juridical used to analyse various law and regulation related to execution of code sanction of ethic to collision of occupation by notary. Collision of code of ethic that happened for example is : making of act which have is beforehand drawn up by other notary so that pertinent notary remain to sign, signatory of act which do not be conducted by before notary, making act outside its occupation region, rule concerning installation of nameplate ahead of or in notary office environment and also notary making nameplate exceed size measure which have been determined, emulation of indisposed tariff, conducting it's self promotion or publication by mentioning name and its occupation. Execution of sanction dropped by Honorary Council of Tying Notary of lndonesia Kabupaten Tangerang as organization of prophesies to Notary which impinge code of ethic in Kabupaten Tangerang, is exhortation, cessation and commemoration of bevy membership. But above mentioned sanction is including given expulsion sanction to Notary conducting collision code of ethic is not in the form of expulsion of Notary occupation but expulsion of Tying Notary Indonesia membership so that although pertinent Notary have proven to conduct collision of code of ethic, The notary admit of to make act and run other as Notary, so that the sanction impress less is having of energy fasten to Notary conducting collision of code of ethic.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:18400
Deposited By:Ms upt perpus3
Deposited On:02 Aug 2010 08:29
Last Modified:02 Aug 2010 08:29

Repository Staff Only: item control page