UPAYA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CIPTAAN MOTIF BATIK YANG BELUM TERDAFTAR

Abstract

Pemgembangkan dunia saat ini mengikuti arus globalisasi yang di tandai dengan kemajuan di bidang teknologi, informasi, komunikasi dan transpotasi yang mendorong kegiatan ekonomi dan perdagangan yang sebagai berasal dari produk kekayaan intelektual manusia salah satunya yaitu karya cipta yang semakin meningkat. Budaya kreatif dan inovatif merupakan ciri menonjol dan faktor menentukan dalam dinamika masyarakat untuk menerapkan, mengembangkan dan menguasai teknologi sehingga dapat dimungkinkan terjadinya pelanggaran hak cipta atas suatu karya ciptaan akibat dari pengakuan hak cipta atas orang yang tidak berhak. Oleh karena itu perlu adanya upaya dari Pemerintah daerah khususnya di Provinsi Jambi dalam rangka perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik yang belum terdaftar. Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah upaya pemerintah daerah Provinsi Jambi dalam rangka perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik jambi dan hambatan / kendala yang di hadapi oleh Pemda Provinsi Jambi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik jambi yang belum terdaftar. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu mempergunakan sumber data primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari sumber utama di lapangan. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat di temukan : (1) Upaya Pemda Provinsi Jambi dalam rangka perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik jambi meliputi :penyedian tempat pendaftaran yang lebih terjangkau, kemudahan dalam proses pendaftaran hak cipta dan merek, dilengkapinya fasilitas demi kepentingan pendaftaran, dan tindakan hukum yang tegas dari Pemda Provinsi Jambi. Apabila terjadi pelanggaran hak cipta dan merek, (2) Hambatan yang di hadapi oleh Pemda Provinsi Jambi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik yang belum terdaftar yaitu : dari pengusaha / pengrajin batik masih kurang pengetahuan pemahaman, kurang sosialisasinya, minimnya, kemampuan keuangan perusahaannya, birokrasi yang berbelit-belit, sistem pendaftaran yang terpusat dan kurangnya kesadaran hukum sedangkan dari Pemda Provinsi Jambi masih kurangnya koordinasi antar sektoral, kurangnya tenaga ahli bidang HaKI RI, dana operasional yang terbatas dan lemahnya kepastian hukum dalam pemberian perlindungan terhadap ciptaan motif batik Jambi yang belum terdaftar. This time world growth following globalization which signed with progress in technological, information, transportation and communications area which supporting economic activity and commerce which some coming from intellectual properties product of human being one of them that is creature masterpiece which progressively to increase. Creative culture and inovatif represent uppermost characteristic and factor which determine in society dynamics to apply, developing and mastering technology so that can enabled happening copyrights collision to an creation masterpiece effect from confession of copyrights to the one who have no right. Therefore need the existence of effort by local government specially in Jambi Province in order to law protection to batik motif creation which not enlisted yet. The problems which raised in this research is effort by local government of Jambi province in order to law protection to Jambi batik motif creation and resistance / constraint which faced by Local government of Jambi Province to give law protection to Jambi batik motif creation which not enlisted yet. Approach method which used is empirical juridical, that is utilizing the source of primary data, that is data which directly obtained from special source in field. According to solution of research result, can be found : (1) Effort by Local government of Jambi Province in order to law protection to Jambi batik motif creation which include: supplying more reached registration place, amenity in registration course of brand and copyrights, the equipping facility for the importance of registration, and coherent law action by Local Government Jambi Province. If happened brand and copyrights collision, (2) Resistance which faced by Local Government of Jambi Province to give law protection to batik motif creation which not enlisted yet that is: from entrepreneur / batik worker still have less knowledge, understanding, less socialization, minimize of company's finance ability, circumlocutory bureaucracy, centrally registration system and lack of sense of justice; while from Local government of Jambi Province still less co-ordinate between departmental party, lack of professional in HaKi RI area, limited operational fund and weak of rule of law in giving protection to Jambi batik motif creation which not enlisted yet.