KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) BERKAITAN DENGAN PASAL 24 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Abstract

Cost of Land and Building Ownership is the tax for land ownership as stipulated on The Act number 5/1960 about The Land Principle and on The Act number 16/1985 about The Apartment. The land and building ownership income is a kind of a law event that can cause transfer of land and building ownership from one party to the other. The law event except the transfer ownership trough the auction and the verdict, has to be done with the legal document that made by PPAT. PPAT is the assigned officer that has been chosen by the Act of Land Principle and the Act of Apartment to make and to sign the legal document of the land and building ownership. PPAT, besides following the rule from the Government number 37/1998 about the rule of the PPAT’s position, has the duty to following The Act number 21/1997 section 24 article 1 about The Cost of Land and Building Ownership (UU BPHTB). In practice there is a deviation to the implementation of The Act of BPHTB especially the deviation of the rule that PPAT is just has the duty to sign the legal document of the land and building ownership when the tax payer is doing their duty to hand over the receipt of the payment letter from the cost of the land and building ownership (SSB), where the legal document of the land and building ownership was signed before the BPHTB is paid. Example given as the first case is that the legal document of the land and building ownership number 19/2008, made by the PPAT UNTUNG RAHARDJO, S.H. at Bekasi, was made on January 14th 2008, while the BPHTB was paid on January 15th 2008. And the second example is the case of the PPAT NOVITAWATI, S.H. where the transaction document number 15/2008, was made at Bekasi on February 22nd 2008, while the BPHTB was paid on February 25th 2008. Based on both cases, it is necessary for the writer to make research regarding to the validity of development of the legal document. The research in this thesis is using the yuridis normative method, where the secondary data collection resulting from the interviewing the above mentioned resource person and The Tax Service Office produce systematic discussion. The result of the research is an evaluative analysis. The result of the research is that PPAT have to pay fine in the amount of Rp. 7.500.000,- that charged by The Tax Service Office of Bekasi , for the deviation of The Act number 20/2000 section 24 article 1 about The Cost of The Land and Building Ownership. But, that legal document can be used as the basic of the transfer of ownership at The Local Land Agency of Bekasi, and that legal document is still valid. In order to implement the regulation we recommend the land document maker must apply the Act accordingly, and it is necessary to make the Act as simple as it can, to make it easy to be understood for the citizen, the tax officer, and the PPAT. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan terhadap perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah peristiwa hukum yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah dan bangunan dari satu pihak ke pihak lainnya. Peristiwa Hukum selain pemindahan hak melalui lelang dan putusan hakim, harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat oleh PPAT. PPAT adalah pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Rumah Susun untuk membuat dan menandatangani akta perolehan hak atas tanah dan atau bangunan PPAT disamping tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT juga tunduk pada ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (UU BPHTB). Dalam praktek terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan UU BPHTB khususnya pelanggaran terhadap ketentuan bahwa PPAT hanya dapat menandatangani akta pemindahan atas tanah dan atau bangunan pada saat wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dimana akta pemindahan hak atas tanah dan bangunan ditandatangani sebelum pembayaran BPHTB. Contoh kasus pertama adalah Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT UNTUNG RAHARDJO, S.H. di Kabupaten Bekasi, Nomor 19/2008, tanggal 14 Januari 2008, sedangkan BPTHB dibayarkan pada tanggal 15 Januari 2008. Dan contoh yang kedua terjadi pada Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT NOVITAWATI, S.H. di Kabupaten Bekasi, Nomor 15/2008, tanggal 22 Pebruari 2008 dimana BPHTB dibayarkan pada tanggal 25 Pebruari 2008. Atas dasar hal tersebut, dipandang perlu penulis melakukan penelitian berkenaan dengan implementasinya dalam praktek terutama yang terkait dengan akibat hukum terhadap PPAT yang bersangkutan, dan keabsahan terhadap akta tersebut. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normative, pengumpulan data menggunakan data sekunder yang dirangkaikan dengan hasil wawancara dengan nara sumber tersebut di atas dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung, Bekasi, sehingga diperoleh pembahasan yang sistematis. Hasil penelitian bersifat evaluatif analisis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, PPAT dikenakan sanksi denda oleh KPP Pratama Cibitung-Bekasi sebesar Rp7.500.000,-. Terhadap akta tersebut tetap bisa dipakai sebagai dasar peralihan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, dan akta tersebut tetap sah. Sebagai saran agar UU BPHTB dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, maka PPAT harus melaksanakan UU BPHTB tersebut dengan tegas, perlu penyederhanaan sehingga UU BPHTB mudah dimengerti oleh masyarakat maupun aparatur perpajakan serta PPAT.