PRAKTEK PENYELESAIAN ( PENGESAHAN, PERSETUJUAN, PELAPORAN, PEMBERITAHUAN ) ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM ( SISMINBAKUM ) OLEH NOTARIS DI KABUPATEN SEMARANG

Abstract

The development of Internet Technology effected to general notary performance as the general officials whose rights to make the authentic note. One of authentic note that made by notary is Limited Company note, where a Limited Company become a law board if has been legalized by Law and Human Rights Ministerial. Legalization process by Law and Human Rights Ministerial is not ruled in UUPT whether established manually or electronically. Formerly the legalization process established manually and used the long time and occurred the most of claim and create the KKN to fasten the enhancing process, therefore the government use the electronically enhancing of Sisminbakum in legalization of Limited Company law board in order to be easier, faster, accurate and transparent so it may eliminate KKN. Sisminbakum is a Law Board Administration System in resolving of Limited Company law board that established electronically and used the Internet media as on line. Resolving of law board involves legalization, aggrement, reporting and announcement of changes of base budget of limited company. The claim established will fill the Formula of Notary Note such as FIAN 1 for the legalization of Limited Company Building Note, FIAN 2 for aggrement of Base Budget, FIAN 3 for Report of Base Budget Changes and FIAN 4 for Changes Reporting of Base Budget and finishing of Limited Company. The used approach of this research is socio-legal. Samples taken by non-random purposive sampling. Analysis done by descriptively to describe and to explain how the practice of resolving of Limited Company by Sisminbakum. Based on the result and analysis of this thesis concluded that UUDP give a little protection toward internet media that develop recently. UUDP is only said that Letter of Decision that resulted by Sisminbakum process toward the real facts. Law protection toward Sisminbakum process in the Internet crime may be occurred and nothing the resolution, this case clear to lack the Notary as the holder of User Identity ( User ID ), Official of Dirjend AHU, General Director of AHU that signed by SK and the builder of Limited Company suggested the claim. One of government's efforts in resolving of this Internet crime, Government has been made the draft of Republic Indonesia Constitutes about information and electronic transaction. These draft giving of law protection about the user of internet media in transaction electronically includes of Sisminbakum. We hope this draft provided as soon as possible in order to give the law umbrella in Sisminbakum and document process that resulted through by Electronic media. Perkembangan teknologi internet berdampak juga pada kinerja notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Salah satu akta otentik yang dibuat oleh notaris adalah akta Perseroan Terbatas, dimana suatu Perseroan Terbatas menjadi suatu badan hukum apabila telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia. Proses pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia tidak diatur dalam UUPT apakah dilakukan secara manual atau elektronik. Dahulu proses pengesahan dilakukan secara manual yang memakan waktu cukup lama dan banyak terjadi penumpukan permohonan sehingga menimbulkan KKN untuk mempercepat proses pengurusan, oleh karena itu maka pemerintah menggunakan proses elektronik yaitu Sisminbakum dalam pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas agar menjadi lebih mudah, cepat, akurat dan transparan sehingga dapat memberantas KKN. Sisminbakum adalah Sistem Administrasi Badan Hukum dalam permohonan penyelesaian badan hukum Perseroan Terbatas yang dilakukan secara elektronik menggunakan media Internet secara on line. Penyelesaian badan hukum meliputi pengesahan, persetujuan, pelaporan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT. Permohonan tersebut dilakukan dengan mengisi Formulir Isian Akta Notaris ( FIAN ) antara lain FIAN 1 untuk Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, FIAN 2 untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, FIAN 3 untuk Pelaporan Perubahan Anggaran dasar dan FIAN 4 untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran PT. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sampel diambil dengan cara non random purposive sampling. Analisis dilakukan secara deskriptif, yang akan menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya pelaksanaan penggunaan Sisminbakum oleh para Notaris untuk menyelesaikan Badan Hukum Perseroan Terbatas. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa UUDP kurang memberi perlindungan hukum terhadap kejahatan Internet yang berkembang saat ini. UUDP hanya menyatakan bahwa Surat Keputusan yang dihasilkan melalui proses Sisminbakum tersebut merupakan alat bukti sah. Perlindungan hukum terhadap proses Sisminbakum atas kejahatan Internet yang mungkin saja terjadi belum ada pengaturannya, hal ini dapat merugikan Notaris sebagai pemegang User ID, Pegawai Dirjen AHU, Direktur Jendral AHU yang menandatangani SK bahkan pendiri Perseroan Terbatas yang mengajukan permohonan. Salah satu usaha pemerintah dalam mengatasi kejahatan Internet ini adalah dengan membuat RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. RUU tersebut memberi perlindungan hukum bagi pengguna media internet dalam bertransaksi secara elektronik termasuk Sisminbakum. Hendaknya RUU ini segera diundangkan agar dapat memberi payung hukum dalam proses Sisminbakum dan dokumen yang dihasilkan melalui media elektronik.