KONFLIK DALAM PENEGASAN BATAS DAERAH ANTARA KOTA MAGELANG DENGAN KABUPATEN MAGELANG (Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya)

Abstract

Local governments in Indonesia have been implementing large, real, and responsible autonomy based on Law number 22 in 1999, and changed by Law number 32 in 2004. By those rule of laws, local governments have large authority to manage resources in their territory. In the other side, it is not at all of local governments have had certain border. Conflict often happened between two or more institution of local government when they determined territory border each other. In this case, it has happened between “Kabupaten Magelang” and “Kota Magelang”, two of local in Province of Central Java. By the research, we knew that there was multiple cause of conflict. Those causes seem have relation each other. They are structural, interest, human relations factors, and so conflict of data, which all of these can be categorized by background factors of conflict, direct causes factor and so accelerating factor. Then, conflict have caused two of local institutions could not make agreement when determined territory border. Finally, it generated at least two of effect, named “impact of conflict”. First, it was uncertainty of land administrator for giving information and database about having land. The other one was uncertainty of processing building license. This research has established recommendation for solving that conflict problems. The solution is conciliation with mediator by higher authorized government institution (Governor or if needing: Minister of Home Affairs). Before the conciliation is done, two of side of conflict actors have to try making deescalation of conflict and so, finally, problem solving must be followed by political policy of elite to unity of Indonesia. Keywords: autonomy, territory border, and conflict. Sejak implementasi otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, batas antar daerah menjadi hal yang sangat penting menjadi perhatian daerah. Arti penting batas daerah berkaitan dengan batas kewenangan daerah yang kemudian berimplikasi pada kewenangan pengelolaan sumber-sumber daya di daerah. Konflik antar daerah di Indonesia sering terjadi berkaitan dengan penetapan batas antar daerah. Salah satu kasus konflik adalah antagonisme yang terjadi dalam penegasan batas daerah antara Kabupaten Magelang dan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah. Faktor penyebabnya berdimensi banyak serta saling berkaitan faktor yang satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut meliputi: faktor-faktor yang bersifat struktural, faktor kepentingan, hubungan antar manusia dan konflik data, yang semuanya dapat dikategorikan menjadi faktor latar belakang, faktor pemicu konflik dan faktor akselelator. Konflik yang terjadi menyebabkan belum terwujudnya batas yang jelas dan pasti antara kedua daerah tersebut baik secara administatif maupun fisik, yang selanjutnya berakibat pada timbulnya “dampak konflik” berupa terjadinya dualisme kewenangan pemberian data yuridis atas tanah-tanah tertentu pada sebagian proses pengurusan bukti kepemilikan hak atas tanah (sertifikat) khususnya di tingkat desa /kelurahan yang batas wilayahnya tidak tegas. Disamping itu adanya ketidakpastian kewenangan dalam pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Rekomendasi untuk penyelesaian konflik yaitu dilakukan melalui konsiliasi dengan mediasi oleh tingkat pemerintah lebih atas (Gubernur dan jika perlu Menteri Dalam Negeri) dengan didahului pihak berkonflik mengupayakan de-eskalasi konflik, dan terakhir didukung upaya elit politik yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan dalam kerangka NKRI.