PEMBATALAN DAN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH PENGGANTI (STUDI KASUS PEMBATALAN SERTIPIKAT PUTUSAN MA NO. 987 K/PDT/2004)

Abstract

Cases uncovering conected concerning with accusation to certificate holder by right holder of formerly, been emerge unsecured felt among certificate holders. In Grobogan regency had been a piece of land governance lawsuit of HM No. 11,33,520/Manggarmas on behalf Sami alias Sarni janda Darwo alias Sarni binti Jalal by by civil suit at PN Purwodadi No. 30/Pdt/G/2003/PN.Pwi Jo. No. 247/Pdt/2003/PT.Smg Jo. No.978 K/Pdt/2004, that been cancellation standard of that certificate muniments by National Land Agency district office of Province central of Java. According to decision letter then Land Office Grobogan Regency publish substitute certificate no.02152, 02153, 02154/Manggarmas and became the administrative lawsuit object in administrastive law no. 48/G/TUN/2007/PTUN.Smg, which the decision about canceled SHM No. 02152, 02153, 02154/Manggarmas and recently still in appeal to higher cour pocess in High Administrative Law of Surabaya. By the condition, was support the writer to know how the law certainty concerning right certificate of land to impelementation of law decision that have been the permanent law strength and the canceled by administrative law decision and to know how the protection given by the law concerning registered party in right certificate of substitute land. This research used juridical normative approach; by studying law regulation occurred an competend to be used as the standar in solve the problem and using information from some participants as comparator material. From result research result can be found that publishing certificate HM No. 02152,02153,02154/Manggarmas on behalf Darmi and friends, based ono court decision that already have permanet law strength that is Supreme Court decision No. 978 K/pdt/2004, could not give law certainty yet and law protection to right holder. Cause by stelsel negative publication still leaving open the opportunities to submit accusation of civil administrative by other party. From administrative law judgement No. 48/G/TUN/2007/PTUN.Smg that decision injuction was canceled SHM No.02152,2153,2154 can be seen the differential understanding concerning Supreme Court decision No.987 K/Pdt/2004 that became the cancelation standard and certificate publishing HM No. 2152,2153,2154 between judge of civil administrative and National Land Agency official. Terungkapnya kasus-kasus berkenaan dengan gugatan terhadap pemegang sertipikat oleh pemegang hak atas tanah semula, telah memunculkan rasa tidak aman bagi para pemegang sertipikat. Di Kabupaten Grobogan terjadi sengketa penguasaan sebidang tanah HM No. 11,33,520/Manggarmas Atas nama Sami alias Sarni janda darwo alias Sarni bt.Jalal dalam perkara perdata di PN Purwodadi No. 30/Pdt/G/2003/PN.Pwi Jo. 247/Pdt/2003/PT.Smg Jo.No. 978 K/Pdt/2004, yang dijadikan dasar pembatalan sertipikat hak milik tersebut oleh kanwil BPN Prop. Jawa Tengah. Berdasar atas surat keputusan kemudian kantor Pertanahan Kab. Grobogan menerbitkan sertipikat pengganti No. 02152,02153,02154/Manggarmas, dan menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara No. 48/G/TUN/2007/ PTUN.Smg, yang amar putusannya membatalkan SHM No. 2152,2153,2154/Manggarmas dan saat ini dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di surabaya. Dengan keadaan tersebut, mendorong penulis untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum sertipikat hak atas tanah atas pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang kemudian di batalkan oleh putusan pengadilan tata usaha negara dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap pihak yang tercatat dalam sertipikat hak atas tanah pengganti. s Penelitian ini menggunakan pendekatan secara Yuridis normatif, dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahanan masalah dan menggunakan informasi dari beberapa nara sumber sebagai bahan pembanding. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerbitan sertipikat Hak Milik No. 2152,2153,2154/Manggarmas Atas nama Darmi dkk, yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan MA No. 978k/Pdt/2004, belum bisa memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum secara penuh kepada pemegang hak. Karena dengan stelsel publikasi negatif masih terbuka adanya kesempatan untuk mengajukan gugatan/sengketa tata usaha negara oleh pihak lain. Dari pertimbangan putusan pengadilan Tata Usaha Negara No. 48/G/TUN2007/PTUN Smg yang amar putusannya membatalkan SHM No. 2152,2153,2154 dapat dilihat adanya perbedaan pemahaman terhadap putusan Mahkamah Agung No. 978 K/Pdt/2004 yang menjadi dasar pembatalan dan penerbitan sertipikat HM No.2152,2153,2154, antara Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan aparat Badan Pertanahan Nasional.