PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN ) ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DI WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SEMARANG CANDI SARI

Abstract

Value Added Tax of Building by Self Efforts regulated in the legislation of the Republic Indonesia number 11 /1994 an article 16 C that amended into the legislation of the Republic Indonesia number 18 /2000 about Value Added Tax . For specially Value Added Tax of Building by Self Efforts regulated in the Decision of Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 320 / KMK.03/2002 , among other thing the collection of Value Added Tax of Building by Self Efforts , it is limited only for the building with the area of more than 200 square meter. Based of the above matters , therefore , the problems that will be examined in the research, are how is implementation of the Decision of Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 554 / KMK.04/2000 that amended into the Decision of Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 320 / KMK.03/2002 , What are the roles of Fiscal / Tax Service Office in optimizing the collection of VAT of Building by Self Efforts , What are the emerging obstacles and how to overcome them in the process of collecting VAT of Building by Self Efforts . The use method oh approach is a juridical empirical approach and the research specification used in this research is a descriptive-analytical research . Based on the research results , it can be concluded that the collection of VAT of Building by Self Efforts , in its utilization , uses a Self Assessment System and the payment procedure is very simple because it does not use Tax Decision Document . In improving the reception of VAT of Building by Self Efforts , the Fiscal has very important roles , such as, conducting socialization , assisting tax payers in calculating the amount VAT of Building by Self Efforts , warning the tax payers who have not conducted their obligation , conducting cooperation with other institutions in optimizing the reception of VAT of Building by Self Efforts. Pajak Pertambahan Atas Kegiatan Membangun Sendiri diatur dalam Pasal 16 C Undang –undang nomor 11 tahun 1994 yang telah dirubah dengan Undang – undang nomor 18 tahun 2000 . Secara lebih khusus Pajak Pertambahan Atas Kegiatan Membangun Sendiri diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 320/KMK.03/2002 yang mengatur antara lain bahwa pemungutan Pajak Pertambahan Atas Kegiatan Membangun Sendiri dibatasi untuk bangunan lebih dari 200 M2 . Berdasarkan hal-hal tersebut di atas , maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian adalah bagaimana Implementasi dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 554/KMK.04/2000 yang dirubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 320/KMK.03/2002 , bagaimana peranan Fiskus / Kantor Pelayanan Pajak dalam mengoptimalkan pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri , hambatan-hambatan apakah yang timbul dan upaya mengatasinya dalam pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri . Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskritif analistis . Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri dalam penggunaannya menggunakan Sistem Self Assessment dan prosedur pembayarannya sangat sederhana , karena tidak menggunakan Surat Ketetapan Pajak . Dalam meningkatkan penerimaan PPN atas kegiatan membangun sendiri , Fiscus memiliki peranan yang sangat penting seperti melakukan sosialisasi , membantu wajib pajak dalam menghitung besarnya PPN atas kegiatan membangun sendiri , memberi teguran pada wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya , mengadakan kerjasama dengan instansi lain dalam mengoptimalkan penerimaan PPN atas kegiatan membangun sendiri .