KINERJA APARAT PELAYANAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG

Abstract

This study had two general objectives: practical and theoretical. The practical objective was to analyze the service performance provided by staff at Agrarian Office of Semarang City in order to determine strategies for improving the staff performance, wherase the practical objective was to give illustration of the service staff performance at Agrarian Office of Semarang City. Method of the study used were a qualitative descriptive method by means of Geetz’s Interpretive approach. This approached is part of a phenomenological approach, which attempts to search for meaning, instead of principle, to search for understanding, instead of either theories or phenomena. The study focused on the performance of service staff at Agrarian Office of Semarang City. Informants were obtained from those who were deemed involved and credible in the service activities. The study observed such phenomena as service performance, service discrimination, job perception, responsibility, and accountability. Data were obtained from primary and secondary sources. The primary data consited of direct inputs from the informants and the secondary data were from indirect sources. These data were obtained by means of interview, observation and inference, which, in turn, were subject to an analysis using a descriptive qualitative analysis. There were three major stages of analysis: data reduction, data presentation, and conclusion. The study results showed that the service staff at Agrarian Office of Semarang City had not been capable of providing optimum services. The office staff did not achieve desired targets due to discriminative attitude towards their clients during the service activities. To make worse, job perception of the staff was still contribution-and compensation-oriented so that they might be poorly responsible and accountable. Services client often complained their dissatisfactions to the delay of certificate endorsement and service admission request. Kantor Pertanahan Kota Semarang adalah instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. Kantor Pertanahan Kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam wilayah Kota Semarang. Kantor Pertanahan Kota Semarang mempunyai visi ”Mewujudkan kepastian hak atas tanah di Kota Semarang melalui pelayanan prima”. Untuk mewujudkan visi tersebut Kantor Pertanahan Kota Semarang menetapkan misi seperti tercantum dalam CATUR TERTIB PERTANAHAN, yaitu tertib administrasi pertanahan, tertib hukum pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Visi dan Misi tersebut kemudian dijabarkan melalui program-program yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang yang di tuangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Program-program ini selanjutnya direalisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan teknis, antara lain seperti kegiatan-kegiatan pelayanan sertifikasi tanah. Kegiatan pelayanan sertifikasi tanah sebagai bagian dari kegiatan sektor publik tentunya menuntut kinerja yang baik dari para aparatnya. Tuntutan ini memerlukan usaha yang sungguh-sungguh agar dapat mewujudkannya, karena ditengarai kinerja birokrasi pemerintah khususnya di bidang pelayanan pertanahan dinilai masih jelek. Hal ini ditandai dengan banyaknya keluhan masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung maupun lewat media massa. Begitu pula dengan hasil audit dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Badan Pertanahan Nasional menduduki urutan rangking terjelek. Hal ini sangat memprihatinkan dan menjadi salah satu yang menyebabkan terpuruknya kinerja aparat birokarasi di negara Indonesia. Hasil penelitian tentang Kinerja Aparat Pelayanan pada Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan fenomena pengamatan antara lain : Kinerja Pelayanan, Diskriminasi Pelayanan, Persepsi Bekerja, Responsivitas dan Akuntabilitas, dapat dimpulkan bahwa kinerja aparat pelayanan pada Kantor Pertanahan Kota Semarang masih belum optimal dan masih ditemui adanya indikasi pelayanan yang belum sesuai ketentuan dan harapan masyarakat. Kinerja yang belum optimal dapat diketahui dari tanggapan dan keluhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya sikap diskriminasi pelayanan kepada masyarakat, walaupun tidak diakui secara nyata tapi terjadi di lapangan. Begitu juga dengan persepsi bekerja para aparatnya yang masih belum sepenuhnya menyadari akan tugas dan tanggungjawabya sebagai abdi dan pelayanan masyarakat di bidang pelayanan publik dalam hal ini pelayanansertifikasi tanah. Daya tanggap dan keterbukaan dalam pelayanan juga masih kurang, karena masih ada hal-hal yang dirasakan masyarakat tidak sesuai dengan prosedur dan harapan, dimana masyarakat yang harus aktif dan terus memantau jalannya proses permohonan. Seharusnya dari pihak Instansi maupun aparatlah yang proaktif dalam memberikan penjelasan dan informasi kepada masyarakat secara lebih jelas, transparan dan mudah diteima, sehingga tidak terjadi komunikasi yang salah. Kinerja aparat dalam pelayanan penyelesaian permohonan serifikasi tanah masih lambat dan belum sesuai dengan Standar dan Prosedur Operasional Pelayanan Pertanahan, dengan dibuktikan data penyelesaian permohonan sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan Kota Semarang selama 5 tahun terakhir yaitu mulai tahun 2003 sebanyak 50%, tahun 2004 sebanyak 61%, tahun 2005 sebanyak 60 %, tahun 2006 sebanyak 61% dan tahun 2007 sebanyak 62 %. Sebenarnya ada peningkatan hasil yang cukup baik dalam penyelesaian permohonan sertifikasi tanah, tetapi masih belum optimal karena masih banyak tunggakan permohonan yang belum terselesaikan. Salah satu upaya untuk mengatasi kinerja yang masih belum baik adalah dengan penekanan kesadaran moral akan tugas dan tanggungjawab disamping disiplin sebagai fondasi dari kinerja, juga perlunya peningkatan ketrampilan dan penambahan wawasan dan pengetahuan dari aparat sesuai dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Dihilangkannya sikap egosektoral dan peningkatan kerjasama serta saling percaya diharapkan dapat meningkatkan kinerja para aparatnya disamping juga peran dan perhatian dari unsur pimpinan terutama pimpinan langsung masing-masing seksi atau bagian Penelitian ini bertujuan secara praktis untuk menganalisis kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparat Kantor Pertanahan Kota Semarang, agar dapat ditemukan startegi peningkatan kinerja aparat. Sedangkan secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja aparat pelayanan pada Kantor Pertanahan Kota Semarang. Metodologi Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan model Interpretif Geetz dimana model ini merupakan bagian dari pendekatan fenomenologis yang berupaya mencari makna bukan mencari hukum, berupaya memahami bukan mencari teori dari fenomena. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah kinerja aparat pelayanan pada Kantor Pertanahan Kota Semarang. Informan yang dipilih adalah orang-orang yang dipandang mengetahui dan terlibat dalam pelayanan. Fenomena yang diamati adalah : kinerja pelayanan, diskriminasi pelayanan, persepsi bekerja, responsibilitas dan akuntabilitas. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari informan dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan inferensi. Sedangkan untuk analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif yang terdiri dari tiga tahap yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dengan fenomena pengamatan seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa kinerja aparat pelayanan pada Kantor Pertanahan Kota Semarang belum optimal. Hal ini dengan masih adanya diskriminasi pelayanan walaupun tidak secara nyata diakui tapi terjadi di lapangan dan dirasakan oleh masyarakat. Persepsi bekerja apaarat yang masih berorientasi pada kontribusi dan kompensasi serta responsibilitas dan akuntabilitas yang masih kurang, dengan ditunjukkan masih banyaknya keluhan masyarakat dan keterlambatan dalam penerbitan sertifikat, dimana masih banyak tunggakan permohonan yang tidak dapat terselesaikan sesuai dengan permohonan yang masuk.