KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA DI BIDANG MEDIS

Abstract

These days, doing an injustice in medical area or medical crime very becoming of attention of because its growth is increasing, with the impact or victim which is so complex, namely in general, do not only cleanse the experienced resource, however also human being capital, social capital, even institute capital which performed within effort to give the protection to the medical victim act. Because basically policy of criminal law represent the effort to formulate the more effective badness and intrinsically represent the integral part from effort society protection (social welfare). Pursuant to background strive to give the protection to victim of medical crime area through criminal law policy (penal policy), hence emerge the problems which is what will be protection of victim of medical crime area. Research method used in this thesis is normative juridical, that is studying or analysing secondary data which is in the form of substance punish especially legal body of primary and substance punish the secondary by comprehending law as a set positive norm or regulation in legislation system arranging to hit the human life. Data collecting conducted by bibliography study and also interconnected document. Hereinafter, data analysed by normative qualitative by way of interpreted and statement construction which is there are in document and legislation. From inferential research result that positive criminal law in Indonesia about medical crime area still show the existence of weakness in policy of victim protection and show also that the uniform of crime legislation in medical area do not work well (Wetboek van Strafrecht, Health Regulation). As mains of criminal law regulation, Code Number 23 Year 1992 about Health Code as main regulation in medical area to come by emphasizing at uniforming and consistency in the case of crime formulation, responsibility of most precise and crime for so that can give to feel fair for victim and can generate the deterrent effect and also use of mediation penal as medical crime area of ius constituendum in the effort giving to feel fair for those who become victim of an injustice in medical area. This matter related to the growth of criminal law in various state these days, namely use the mediation penal as one of alternative to solving of problem in criminal law area. Dewasa ini, tindak pidana di bidang medis sangat menjadi perhatian karena perkembangannya yang terus meningkat dengan dampak/korban yang begitu besar dan kompleks, yakni secara umum tidak hanya dapat menguras sumber daya alam, akan tetapi juga modal manusia, modal sosial, bahkan modal kelembagaan yang dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak medis tersebut. Karena pada dasarnya kebijakan hukum pidana merupakan upaya untuk merumuskan kejahatan yang lebih efektif dan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (social welfare). Berdasarkan latar belakang upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana di bidang medis melalui kebijakan hukum pidana (penal policy) tersebut, maka muncul permasalahan yakni bagaimanakah perlindungan korban tindak pidana di bidang medis. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan–bahan hukum terutama badan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma–norma positif di dalam sistem perundang–undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta dokumen–dokumen yang berkaitan. Selanjutnya, data dianalisis secara normatif kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang–undangan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hukum pidana positif di Indonesia tentang tindak pidana di bidang medis masih memperlihatkan adanya kelemahan dalam kebijakan perlindungan korban dan memperlihatkan juga bahwa harmonisasi perundang–undangan pidana di bidang medis tidak berjalan baik (KUHP, UU Kesehatan). Sebagai induk peraturan hukum pidana, UU No. 23 / 1992 sebagai UU induk di bidang medis yang akan datang dengan menekankan pada keseragaman dan konsistensi dalam hal perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemindanaan yang paling tepat bagi agar dapat memberikan rasa adil bagi korban dan dapat menimbulkan deterrent effect serta penggunaan mediasi penal sebagai tindak pidana di bidang medis ius constituendum dalam upaya memberikan rasa adil bagi korban tindak pidana di bidang medis. Hal ini terkait perkembangan hukum pidana di berbagai negara dewasa ini, yakni menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana.