PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA-AKTA DALAM PERJANJIAN KREDIT MELALUI KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PT.BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG SEMARANG

Abstract

Realisasi pemberian kredit dilaksanakan melalui penandatanganan perjanjian kredit. KPR-BTN cabang Semarang, walaupun sudah ada perjanjian kredit selalu diikuti dengan perjanjian pengakuan hutang, Akta Jual Beli Rumah dan Tanah, dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) harus dibuat dengan akta otentik. Salah satu syarat akta otentik adalah dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang artinya setelah akta-akta tersebut dibuat maka akta-akta tersebut harus dibacakan dihadapan para pihak. Dengan penandatanganan tersebut, maka lahirlah Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Hak atas tanah beserta rumah beralih kepada debitur/ pemohon. Metode pendekatan dalam penulisan tesis ini adalah yuris empiris, sedangkan data diperoleh melalui kepustakaan dan lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif Dari hasil Penelitian Pelaksanaan pembuatan akta-akta dalam perjanjian KPR-BTN cabang Semarang dilaksanakan dengan tidak memenuhi peraturan mengenai akta otentik yaitu Pasal 1868 KUHPerdata dan UUJN No 30 tahun 2004 Dalam praktek seringkali terjadi penyimpangan yaitu akta tidak dibacakan, akan tetapi hanya dijelaskan secara kolektif bahkan salah satu pihak tidak hadir dalam realisasi kredit tersebut hanya diwakili oleh pihak ketiga. Setelah penjelasan akta, dilakukan Penandatanganan di hadapan Notaris/PPAT oleh para pihak. berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 84 UUJN akta tersebut kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Oleh karena itu pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembuatan akta-akta dalam perjanjian kredit KPR-BTN harus mampu, membuat dan memberikan solusi berupa penemuan hukum (rechvinding), agar keinginan dan maksud pihak-pihak dapat terlindungan.