KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEDOFILIA

Abstract

Sex abuse (pedofilia) is a social pathology form. Pedofilia will be an actual threat or potential to social norms so that can threaten the sustainability of social orderlines. Thus, fedofilia can be a barrier to national development with materialspiritual aspect. Therefore, Pedofilia must be overcome rationally. Penal enforcement policy approach is one of rational effort. The are three problems on this thesis; first, is penal policy in Indonesia currently sufficient to overcome pedofilia crime?, second how the penal policy will be applied?, and third how the penal formulation policy for the future to overcome pedofilia crime? The research method used juridical normative, namely with analyzing secondary data in law material form with understanding the law as regulation tool or positive norms in law system which rule about human life. Thus, this research is comprehended as library research, namely research towards secondary data. The regulation of pedofilia penal was ruled in Criminal Code (KUHP) and Law Number 23 of 2002 about child protection. But the policy of law regulation formulation has some weaknesses. On application stage, the judge is dependent to determine the kind of criminal punishment in which penalize the maker of pedofilia criminal act. Because the law regulation does not make regulation or special stipulation or deviate from Criminal Code, so what ever criminal punishment kindness in law must be applied by the judge. Pedofilia criminal act policy for the future must be executed with penal medium. Penal formulation policy must be more optimal and able to reach the development of kindness crime, specially associated with morality crime or pedofilia. Pedofilia merupakan suatu bentuk patologi sosial. Pedofilia menjadi ancaman yang nyata atau potensiil terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian pedofilia dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual. Oleh karena itu pedofilia harus ditanggulangi dengan cara yang rasional. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan penegakan hukum pidana. Permasalahan yang dihadapi yaitu apakah kebijakan hukum pidana di Indonesia yang ada saat ini telah memadai dalam rangka menanggulangi kejahatan pedofilia dan bagaimana kebijakan aplikatif hukum pidana serta bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana di masa yang akan datang untuk menanggulangi tindak pidana kesusilaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pengaturan tentang tindak pidana pedofilia telah diatur dalam hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun kebijakan formulasi peraturan perundangan-undangan mempunyai beberapa kelemahan. Pada tahap aplikatif hakim tidak bebas untuk menentukan jenis-jenis sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pembuat tindak pidana pedofilia. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak membuat peraturan atau ketentuan yang bersifat khusus atau menyimpang dari KUHP, sehingga apapun jenis sanksi pidana yang tertuang dalam undang-undang harus diterapkan oleh hakim. Kebijakan penanggulangan tindak pidana pedofilia di masa yang akan datang tetap harus dilakukan dengan sarana penal. Kebijakan formulasi hukum pidana harus lebih optimal dan mampu untuk menjangkau perkembangan jenis kejahatan khususnya yang berkenaan dengan delik kesusilaan atau pedofilia.