PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS MALAPARAKTEK MEDIK DAN PENYELESAIANNYA DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG (Studi Kasus Perkara Nomor: 126/PDT.G/2003/PN.CBN)

Abstract

Masyarakat Minangkabau sejak dahulu dikenal sangat menjunjung tinggi nilai adat istiadat dan agama, dalam keseharian masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam ini selalu menjalankan kehidupan dengan berpedoman kepada adat istiadat dan agama tersebut, hal ini terurai dalam petuah hidup yakni, “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabbullah,” yang memiliki pengertian adapt bersendikan kepada agama dan agama berpedoman kepada kitab, kitab dimaksud disini adalah Al, Quran. Saat ini antara adat dan agama selalu dapat berjalan beriringan, akan tetapi bukan tidak ada perbedaan antara adat dan agama, perbedaan tersebut antara lain adalah sistem kewarisan, dimana adat Minangkabau secara tegas menyatakan menganut sistem matrilineal, sementara agama Islam menganut sistem parental/bilateral. Hal ini menjadikan sistem pembagian waris di Minangkabau terbagi menjadi dua, yakni harta pusaka tinggi dibagi menurut Hukum Adat sementara harta pusaka rendah dibagi menurut Hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan data diperoleh melalui kepustakaan dan lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan, bahwa pelaksanaan Hukum Waris Islam dimasyarakat adat Minangkabau sebenarnya sudah berjalan pada pembagian harta pusaka rendah, akan tetapi secara teknisnya pelaksanaannya tersebut masih dipengaruhi oleh kebiasaan atau adat istiadat yang telah ada secara turun temurun, bagaimanapun pihak laki-laki yang menjadi peawaris masih memberikan anggapan bahwa perempuanlah yang berhak mewaris, walaupun sebenarnya mereka mengaku telah memakai Hukum Islam dalam pembagian harta pusaka rendah, akan tetapi penyerahan harta bagian mereka secara sukarela kepada pihak perempuan penerima warisan tetap dilakukan. Pengaruh adat dan pengetahuan tentang tatacara pembagian waris Islam yang belum sempurna, menjadikan masyarakat adat Minangkabau masih belum bisa menerapkan pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Sempurna.