KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN UTANG PIUTANG MELALUI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. {Studi Kasus atas Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 03/PKPU/2001/PN. NIAGA. JKT. PST dan Nomor: 07/PKPU/2002/PN. NIAGA. JKT. PST}

Abstract

The dispute is usually started from a situation that there is a party suffered loss caused by others. The dissatisfaction feeling will rise on the surface if there is Conflict of Interest. The loss party will state the dissatisfaction to the second one, if the second party is able to response and satisfy the first one, the conflict will come to end. In the contrary, if the second party reaction shows the argument difference or the possessing of different value, there will be the dispute. The business professionals want to have fast and law certainty possessing debt settlement. The Creditor means to have the debt payment precisely upon the due time whereas the Debtor means to have the law certainty upon his/her providing payment in order to avoid the debtor’s asset taking by the creditor so that the creditor may have the debt payment completely. In order to avoid the matter and upon the debtor debt payment execution, it needs a law that is the law of Bankruptcy. The presence of the Bill Number 37 Year 2004 upon the Bankruptcy and the Postponing of the Debt Payment Obligation (PKPU) upon the society especially to the business professionals facing the problem of the debt settlement, in which it is expected to make the process faster, more equal and effective and to be the guideline against the debt settlement that brings more to advantageous result than to the disadvantageous one for the both parties. The research used juridical normative with the research specification of descriptive analytic. The research used literature and data as the data mining method, which were analyzed and mined with analytical qualitative method. Upon the execution of the debt settlement upon the mechanism of PKPU, the judge board upon the decision-making upon the realization of the PKPU proposal is based upon the consideration of the principle of the commerce existence that included upon the Bill of Bankruptcy and PKPU. The decision characteristic of PKPU is fast upon the possessing of the Law Certainty, in which the decision possesses Final and Binding, which means that the decision of the acceptance and the refusal of the PKPU cannot have any law effort. In the final part, the author will suggest the conclusion related to the major problem and the opinion upon the completion upon the regulations within Bill No.37 year 2004 related to the Surveillance upon the Existence period of the Agreement and the debt payment completed by the Debtor of PKPU. Keyword: the Debt Settlement, the Postponing of the debt payment obligation. Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi Conflict of interest. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasaannya kepada pihak kedua, apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik tersebut. Sebaliknya apabila reaksi pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, akan terjadilah apa yang dinamakan sengketa. Para pelaku bisnis menghendaki penyelesaian utang piutang secara cepat dan dapat memberikan kepastian hukum. Kreditor menginginkan pengembalian utang secara cepat pada saat utang tesebut telah jatuh tempo sedangkan Debitor menginginkan penyelesaian utang yang memberikan perlindungan hukum dimana tidak terjadi pengambilan asset milik debitor oleh kreditor sehingga seluruh kreditor dapat memperoleh pengembalian piutang. Untuk menghindari tindakan Kreditor tersebut dan pengembalian utang Debitor, diperlukan hukum yaitu Hukum Kepailitan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditengah masyarakat khususnya para pelaku bisnis yang sedang menghadapi masalah Penyelesaian utang piutang, diharapkan dapat menyelesaikan masalah tersebut secara cepat, adil, terbuka, dan efektif serta menjadi pegangan bagi penyelesaian utang-piutang yang tidak saling merugikan melainkan sebaliknya justru saling menguntungkan para pihak yaitu Kreditor dan Debitor. Metode Penelitian yang digunakan adalah dengan mengunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah melalui study kepustakaan atau library research dan data yang diperoleh dianalisis serta diolah dengan metode analisis kualitatif. Pelaksanaan penyelesaian utang-piutang melalui mekanisme PKPU ini, majelis hakim dalam memutuskan mengabulkan permohonan PKPU didasarkan pada pertimbangan asas kelangsungan usaha yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sifat Putusan dari PKPU lebih cepat mempunyai Kekuatan Hukum yang pasti, dimana Putusannya bersifat Final dan Binding ( akhir dan mengikat) artinya atas putusan penerimaan dan penolakan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Pada akhirnya penulis akan memberi kesimpulan yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta memberikan saran perlunya penyempurnaan terhadap aturan-aturan dalam undang-Undang No.37 tahun 2004 berkaitan dengan Pengawasan terhadap kelangsungan Perjanjian Perdamaian dan pembayaran utang yang dilakukan oleh Debitur PKPU.