PENERAPAN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHAN PROVINSI BENGKULU

Abstract

In the effort of good governance implementation an Indonesia, where the elimination corruption, collusion, and nepotism be priority agenda, Government publish to Presidential Regulation Number 95, 2007, about Presidential Decree Number 80, 2003 seventh revision, about government procurement goods and service procedure. Good Government procurement goods and service is a procurement system that include procedure to secure government institutions whose doing the goods and service procurement also can actualization the principles of good governance. Good procurement can push the efficiency and effectiveness of public expenses, guarantee fair competition. The scope of this thesis measured on the Implementation good governance principles in goods and service Procurement Province of Bengkulu. Problem formulation about how is Implementation good governance principles in goods and service Procurement Province of Bengkulu, what is the obstacle and also the solution take to solve the obstacle. Purpose of this thesis is to descriptions about Implementation good governance principles in goods and service Procurement Province of Bengkulu, what is the obstacle and also the solution take to solve the obstacle. This thesis using a certain research method is empirical juridic approach, with the research specification including analytic descriptive. Type of data used is secondary data in form of narration and documentation, collecting by library studi and documentatary study, and then be qualitative empirical analyzed. Government Provincial of Bengkulu Procurement goods and service base on Presidential Regulation Number 95, 2007, about government procurement manually. and following up by Governor circulation mail Number 910/20.b/B.4, about general procedure implementation development works Province of Bengkulu. Implementation good governance principles in goods and service Procurement Province of Bengkulu can’t be optimally, because a multiplicity of legal instruments regulating different aspects of public procurement constitutes a source of confusion with the risk of overlapping jurisdiction, and the lack of clarity in important policy and procedural requirements, lack of human resources quality, infrastructure and tools not support for application good government procurement. In the effort of implementation in good government procurement, Province of Bengkulu doing a few programs, that is marking up the quality of human resources, measuring goods and service procurement by performance standard, marking up infrastructure and tools of procurement. Based on data analysis results, writer concluding that Implementation good governance principles in goods and service Procurement Province of Bengkulu not applying base on procedure of government procurement. The writer suggesting to be manage of procurement legal framework, marking up the human resources by quality and morals, and marking up procurement infrastructure and tools of information and technology for application E-Procurement services activation. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia, dengan agenda pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007 tentang perubahan ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik merupakan suatu sistem pengadaan yang mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Pengadaan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas belanja public dan menjamin terciptanya persaingan sehat. Penulisan tesis ini dibatasi pada ruang lingkup Penerapan Tata Kepemerintahan yang baik dalam Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Provinsi Bengkulu. Perumusan masalah bagaimana Penerapan Tata Kepemerintahan yang baik dalam Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, kendala apa yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Penerapan Tata Kepemerintahan yang baik dalam Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, kendala apa yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian termasuk penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumentasi dan narasi, dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi documenter, serta dilakukan Analisis data kualitatif empiris. Pengadaan Pengadaan barang dan Jasa pada Pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007 tentang perubahan ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor 910/20.b/B.4 Perihal Petunjuk Umum Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2008. Penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Provinsi Bengkulu belum dapat dilakukan dengan baik, karena kerangka hukum pengadaan yang tumpang tindih, peraturan yang mengatur berbagai aspek pengadaan pemerintah menjadi salah satu sumber kesimpang siuran, ketidak jelasan interprestasi, dan kesenjangan antara kebijakan pokok dengan pelaksanaannya, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tidak dapat mendukung untuk melakukan pengadaan pemerintah dengan baik. Dalam upaya untuk mewujudkan pengadaan pemerintah yang baik, Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan beberapa program kegiatan yaitu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penetapan anggaran kegiatan pengadaan barang dan jasa berdasarkan ukuran kinerja, peningkatan sarana dan prasarana teknologi dan informasi yang mendukung terlaksananya layanan E-Procurement. Berdasarkan hasil analisis data, penulis menyimpulkan bahwa penerapan tata kepemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa pada pemerintah provinsi Bengkulu belum sesuai dengan pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penulis menyarankan agar dilakukan penataan kerangka hukum pengadaan pemerintah Provinsi Bengkulu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sarana dan prasarana perangkat pengadaan pemerintah.