PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR

Abstract

Sumber-sumber pendapatan yang dapat dipergunakan oleh negara dalam membiayai kegiatan-kegiatannya salah satunya adalah dari perpajakan. Salah satunya adalah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang didasarkan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994. Penerimaan negara yang berasal dari Pajak adalah merupakan sumber yang sangat besar. Karena itu sumber ini perlu ditingkatkan penerimaannya baik melalui usaha-usaha peningkatan pajak dari sumbersumber yang sudah ada (intensifikasi), maupun peningkatan penerimaan pajak melalui penetapan pajak baru (ekstensifikasi). Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah semakin menarik untuk dikaji mengingat jenis pajak ini bersifat meluas dengan melibatkan sebagian besar rakyat / penduduk sebagai subyeknya, dan tak dikecualikan sejengkal tanahpun yang luput dari jangkauan pajak ini, kecuali yang ditentukan oleh Undang-Undang sedangkan di pihak lain kondisi masyarakat belum berada pada tatanan yang kondusif bagi intensitas pemungutannya. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Duren Sawit Jakarta Timur. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) Pelaksanaan Penegakan Hukum Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Duren Sawit Jakarta Timur dilihat dari aspek yuridis belum baik. Indikatornya adalah tidak pernah ada kelanjutan dari penagihan PBB yakni Surat Paksa (SP) yang diterbitkan oleh KPP Pratama Duren Sawit Jakarta Timur,sehingga piutang tersebut menjadi tunggakan yang terus bertambah setiap tahun. 2) Faktor penghambat dalam penegakan hukum di bidang Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Duren Sawit selama ini lebih disebabkan faktor administrasi, seperti SPPT PBB yang terlambat dicetak, Kantor kas pembayaran pajak yang waktunya. 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang muncul adalaha dengan meningkatkan disiplin serta motivasi petugas dalam penegakan aturan yang berlaku termasuk penerapan sanksi dan mengoptimalkan kegiatan operasi sisir dengan melibatkan instansi terkait/Tim Pencairan Tunggakan dengan dukungan pemuka agama serta meningkatkan koordinasi Tim Tunggakan, serta pembenahan sistem Tempat Pembayaran termasuk meningkatkan kemampuan membuat perencanaan penagihan.