KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

Abstract

This thesis is back grounded by draft Law Number 23 Year 1997 on Environmental Management (UUPLH) that have entered criminal provisions in Chapter IX, which consists of 8 (eight) article, starting from Article 41 to Article 48 UUPLH, provisions of criminalization of this provision is far more complete and detailed than the draft of criminalization in Article 22 of Law Number 4 Year 1982 on the old environmental management. However, the author assesses the substance in the articles are not yet optimal. Author raises issues about how policy in criminal law enforcement of environmental law at this time and how the criminal law enforcement policy in the environment law in the future. The purpose is to raise this issue so that it can be used as device input, and consideration for policy makers and for the formulation of policy and analyze the criminal law in the enforcement of the future Environmental Law. This thesis uses a model-normative juridical approach, and tries to answer the question about criminal law policy in the enforcement of environmental laws in Indonesia at this time and try to compare with the implementation of policy in criminal law enforcement environment in South Korea. Then, this thesis will answer how the criminal law policy in the enforcement of environmental law in Indonesia in the future. The descriptive analysis is used to decipher the rules and regulations related to the enforcement of environmental laws in Indonesia at this time, so it can find weaknesses that can be enhanced in the future. The result shows that the enforcement of criminal law policy environment in Indonesia at this time has not been optimal due to the substance of the laws that have no-deterrence effect. Therefore, the fundamental needs to amend the Act No. 23, 1997 on Environmental Management. The author attempts to compare the Law No. 23, 1997 with the Environment Law in South Korea. Therefore, the comparison between the two Acts will show revisions or improvement that are needed for Law No. 23, 1997. At the conclusion, the author states that Law No. 23, 1997 has put the law enforcement in the criminal enforcement of environmental law as only ultimum remidium, so that the substance of the sanctions enforcement is not dominant. The author provides ideas of improvement to concepts Act No. 23 Year 1997 in the future, as a result of the comparison to the Environment Law in South Korea. The author gives suggestions to amend the pattern of criminal enforcement system and criminal sanctions in the Law on Environmental Management which has the values of law and values of justice enforced by all parties. Tulisan ini dilatarbelakangi konsepsi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang telah memasukkan ketentuan-ketentuan pidananya dalam Bab IX, yang terdiri dari 8 (delapan) pasal, dimulai dari Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 UUPLH. Ketentuan-ketentuan pemidanaan ini jauh lebih lengkap dan rinci bila dibandingkan dengan konsepsi pemidanaan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup yang lama. Namun, Penulis menilai isi yang terkandung di dalam pasal-pasal tersebut belum optimal. Penulis mengangkat permasalahan tentang bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup saat ini dan bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup di masa mendatang. Tujuan penulis mengangkat permasalahan ini agar dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan untuk mengetahui dan menganalisia rumusan kebijakan hukum pidana dalam penegakan Undang-Undang Lingkungan Hidup di masa mendatang. Tulisan yang menggunakan model pendekatan yuridis-normatif ini mencoba untuk menjawab pertanyaan tentang kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia saat ini dan mencoba membandingkan dengan penerapan kebijakan hukum pidana dalam penegakan lingkungan hidup di Korea Selatan. Kemudian, tulisan ini akan menjawab bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia di masa mendatang. Analisis data-data dalam penulisan ini menggunakan deskriptif analisis dengan tujuan untuk menguraikan tentang peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia saat ini, sehingga dapat diketemukan kelemahan-kelemahan yang dapat disempurnakan pada masa mendatang. Hasil penelitian Penulis menyatakan bahwa kebijakan penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia saat ini belum optimal disebabkan oleh isi undang-undang yang tidak memiliki deterrence-effect. Oleh karena itu, perlu pembenahan mendasar dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penulis mencoba membandingkan antara Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup di Korea Selatan. Dengan demikian, dari hasil perbandingan ini akan ditemukan penyempurnaan isi Undang-Undang No. 23 Tahun 1997. Sebagai kesimpulan, Penulis menilai bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 menempatkan penegakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup hanya sebagai ultimum remidium, sehingga isi penegakan sanksi pidananya tidak dominan. Penulis memberikan ide perbaikan konsep Undang-Undang No. 23 Tahun 1997di masa mendatang, dengan hasil perbandingan terhadap undang-undang lingkungan hidup di Korea Selatan. Penulis memberi saran perlunya pembenahan pola pemidanaan dan sanksi pidana dalam UU-Pengelolaan Lingkungan hidup yang memiliki nilai-nilai kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan yang ditegakkan oleh semua pihak