PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PENDAFTARAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK REGISTRATION

Abstract

The research aimed at discovering legal protection granted to tax payers utilizing electronic registration and to understand the obstacles of the system to the users. The research was empirical in nature, that is it was conducted in the field to gain primary data. To supporta and complete the data, a judicial normative method was employed. The method required gathering data through library to obtain secondary data. The library study was undertaken to study primary, secondary and tertiary laws by having access to document. The field research was done by interviewing respondents, viz. tax payers using the e-registration. After research and discussion were performed, it could be concluded that legal protection granted to tax payers included : (1) electronic receipt forward to tax payers which contained Tax Payers Registered Number (NPWP), date, hours, Transaction Number of Delivery of Notice (NTPS) and Transaction Number of ASP Delivery (NTPA) as well as Companies Providing Application Service (ASP). (2) If the difference was discovered between the electronic notice (SKTS) and induk SKTS signed by the tax payers, the legal protection granted to tax payers was by giving back the induk SKTS of which accuracy was in accordance with electronic notice (SKTS). Otherwise, these condition that mention couldn’t fulfill the law enforcement. Electronic registration system was not remarkably efficient to tax payers until the cyber law implemented because by implementing cyber law which regulates the document accuracy signed electronically, tax payers were no longer required to return the induk SKTS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada wajib pajak yang menggunakan elektronik registration sistem dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dari sistem ini bagi wajib pajak yang menggunakannya. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu, penelitian yang mengutamakan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Untuk menunjang dan melengkapi data maka dilaksanakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan memepelajari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan alat studi dokumen. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden yaitu wajib pajak yang telah menggunakan sistem e-registration. Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan maka kesimpulannya adalah Perlindungan Hukum yang diberikan kepada wajib pajak tersebut adalah: (1). Kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan secara elektronik berupa informasi yang meliputi Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Transaksi Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi. Namun, hal tersebut diatas belum bisa menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak karena apabila wajib pajak tidak menyampaikan kembali print out induk SKTS, maka wajib pajak dianggap belum menyampaikan SKTS. Hal ini terjadi karena belum di berlakukannya cyberlaw. (2). Dalam hal terdapat perbedaan antara surat pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik dengan induk Surat Pemberitahuan yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak, bentuk perlindungannya adalah dengan wajib pajak menyampaikan kembali induk SKTS yang ditandatanganinya, yang akurasi datanya sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik.Bahwa sistem e-registration belum cukup efisien bagi wajib pajak sampai dengan diberlakukannya cyberlaw karena dengan diberlakukannya cyber law yang mengatur keabsahan dokumen yang ditandatangani secara elektronik maka wajib pajak tidak lagi diwajibkan menyampaikan induk SKTSnya kembali.