PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRADITIONAL KNOWLEDGE DI MADURA (Studi Kasus Perlindungan Ramuan Asli Madura) ( THE LEGAL PROTECTION ON TRADITIONAL KNOWLEDGE IN MADURA (Study on The Protection of Indigenous Herbs of Madura)

Abstract

Many patents in medicines resulted from misappropriation actions over TK (Traditional Knowledge) in traditional medicine in developimg countries have become the subject to debate in some internastional forum. Indonesia, one of developing countries that rich in the sources of TK in traditional medicine have not regulated explicitly the legal protection through patent system. It has the effect on ambiguous legal protection to indigenous herbs of Madura as the part of TK in traditional madicine in Madura island. On basic of this matter, the problem was how did the patent system protect TK, particularly in indigenous herbs of Madura ? How was the implementation ? In addition, how were government efforts in Madura ? Meanwhile, the aim was to analyze the protection by the Regional Government of Madura. To answer the problems and purposes, the methods applied were the approach of juridical empiric and the research specification of descriptive analytical. The sorts of data were primary and secondary data. The data collection was trough library study, documentation, and field study. The research locations were in four regencies of Madura and related institutions in Surabaya. The entire data obtained was analyzed in qualitative empiric. From the research results and discussions, it was found that the legal protection over TK in traditional medicines (included indigenous herbs of Madura) was constrained by the non-existence of rights holder and the novelty condisions were not met to protect through patent system. Therefore, local peoples and the Regional Government of Madura could only protect industrial activities and trading of indigenous herbs of Madura, not aspect of intellectual creativity. To provide legal protection through patent system, Government should be the rights holder as in folklore expression. In addition, the additional requirements must be determined in every patent proposal by additional information on the origin of invention and bioprospecting contract document. Therefore, Government must rule it in the revision of Patent Act releted to the state as the rights holder and in determining additional requirement. Besides, the effective documentation system and traditional sharing over indigenous herbs of Madura must be committed by peoples and the Regional Government of Madura. Banyaknya paten di bidang obat-obatan yang dihasilkan dari tindakan misappropriation atas TK (Traditional Knowledge) bidang obat tradisional yang terdapat di negara-negara berkembang telah menjadi perdebatan dalam berbagai forum internasional. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang kaya akan sumber TK bidang obat tradisional masih belum mengatur secara jelas terkait dengan perlindungan hukumnya melalui sistem paten. Hal ini telah berdampak pula terhadap tidak jelasnya perlindungan hukum terhadap Ramuan Asli Madura sebagai bagian dari TK bidang obat tradisional yang terdapat di pulau Madura. Atas dasar inilah, maka yang menjadi permasalahannya adalah bagaimanakah sistem paten melindungi TK, khususnya bidang Ramuan Asli Madura ?. bagaimanakah pelaksanaannya? dan bagaimanakah upaya Pemerintah Daerah di Madura ?. Adapun tujuannya adalah untuk melakukan analisis terhadap sistem paten, mengetahui pelaksanaan perlindungan hukumnya dan menganalisis upaya perlindungan oleh Pemerintah Daerah di Madura. Untuk menjawab permasalahan dan tujuan, dipergunakan metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptis analitis. Jenis data meliputi data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi serta lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di empat kabupaten di Madura dan instansi terkait di Surabaya. Semua data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif empiris. Dari hasil dan pembahasan diketahui bahwa perlindungan hukum atas TK bidang obat tradisional (termasuk pada Ramuan Asli Madura) terkendala tidak adanya pemegang hak dan tidak terpenuhinya syarat novelty untuk dilindungi melalui sistem paten. Sehingga masyarakat lokal dan Pemerintah Daerah di Madura hanya bisa melindungi kegiatan industri dan perdagangan Ramuan Asli Madura, tidak pada unsur kreativitas intelektualnya. Untuk memberikan perlindungan hukum melalui sistem paten, Pemerintah haruslah menjadi pemegang haknya sebagaimana pada ekspresi folklor dan pada tiap permohonan paten harus ditentukan persyaratan tambahan, berupa keterangan tambahan mengenai asal invensi dan dokumen bioprospecting contract. Oleh karena itu, Pemerintah harus mengatur dalam perubahan UU Paten terkait dengan negara sebagai pemegang hak dan penentuan persyaratan tambahan. Di samping itu, sistem dokumentasi yang efektif dan traditional sharing atas Ramuan Asli Madura harus juga dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah di Madura.