PERKEMBANGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

Abstract

Perseroan Terbatas atau disingkat PT merupakan salah satu bentuk badan usaha di dalam kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, karena pertanggungjawabannnya terbatas, artinya para pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Adapun yang dimaksud saham adalah penyertaan modal dalam kepemilikan suatu PT, saham ini memberikan hak dan kewajiban bagi para pemegangnya. Merupakan hak utama bagi pemegang saham adalah hak bersuara, hak untuk memperoleh deviden ( bagian keuntungan dari PT ) dan hak untuk memperoleh sisa kekayaan PT dalam likuidasi. Sedangkan kewajiban utama bagi para pemegang saham adalah membayar harga saham yang dimilikinya. Saham-saham PT yang sudah diterbitkan, dikuasai oleh para pemegang saham yaitu seseorang yang memperoleh hak-hak yang timbul dari kepemilikan satu atau lebih saham suatu PT. Perseroan Terbatas sebagai institusi yang mewadahi para pemegang saham, dalam pengaturannya mengatur tentang hak-hak yang diperoleh yang timbul dari kepemilikan satu atau lebih saham dalam suatu PT. Pengaturan hak-hak tersebut dalam Undang-Undang maupun dalam Anggaran Dasar PT terus berkembang. Semula PT diatur dalam KUHD Pasal 49 dan Pasal 54 kemudian mengalami perubahan dan penambahan atas ketentuan Pasal 54 KUHD dengan diterbitkannya UU No.1 Tahun 1971. Setelah itu seiring dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat maka pemerintah berupaya untuk menggantikan peraturan perundang-undangan. Sebagai realisasinya maka diundangkanlah UU No.1 Tahun 1995. Dalam perkembangannya ketentuan dalan UU tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi maka menuntut penyempurnaan UU baik berupa penambahan, perbaikan penyempurnaan maupun tetap mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan, maka diundangkanlah UU No. 40 Tahun 2007. Pemegang saham adalah investor yang telah menanamkan modalnya dalam perseroan yang memiliki hak baik hak yang dianggap melekat pada tiap-tiap manusia maupun hak-hak yang ada berdasarkan UU. Hak-hak tersebut perlu memperoleh perlindungan. UU No.40 tahun 2007 adalah produk hukum nasional yang mengatur tentang PT yang terdiri dari 161 pasal. Didalamnya terdapat 13 pasal yang mengatur tentang hak-hak pemegang saham dimana pasal-pasal tersebut menunjukkan adanya perkembangan pengaturan hak-hak pemegang saham, karena dalam KUHD hanya terdapat 2 pasal saja yang mengatur tentang hak-hak tersebut, demikian juga dalam UU No. 1 Tahun 1995 hanya 11 pasal. Metode penelitian yang digunakan dengan metode pendekatan yuridis normatif, deskriptif kualitatif studi komparatif karena obyek dalam penelitian ini adalah norma-norma hukum yang mengatur tentang PT khususnya ketentuanketentuan tentang perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham dengan cara memberi makna pada data dekriptif kualitatif yang berasal dari sumber bahan hukum primer yaitu KUHD, UU No.1 Tahun 1995 dan UU No. 40 Tahun 2007. Teknik pengmpulan data yang ditempuh yaitu studi kepustakaan yakni penelitian terhadap data yang berkaitan dengan obyek penelitian dimulai dari bahan hukum primer yang dikelompokkan, dirapikan, dibandingkan serta dimaknai. Data-data tersebut diolah / dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif-induktif. Dari hasil analisis data tersebut, maka diperoleh gambaran dan pemahaman tentang adanya perkembangan pengaturan terhadap hak-hak pemegang saham dalam PT di Indonesia. Limited company or PT in Indonesia is one of the most favorite company forms in the economic activities now a day. This is due to the fact that its responsibilities are limited, which means shareholders are not responsible for the loss unequal with the shares owned. In addition, shares are the joining capital ownership of limited company. The share gives the holders some rights and duties. The rights are to give their votes and to get parts of the profits and also the rest after liquidating. On the other hand, the main duties are to pay the price of shares they have. Shares of limited company which are issued, run by shareholders, they are people who have rights from an ownerships of one or more shares of limited company. Limited company as an institution that receives shareholders in its regulations regulates the rights of the ownership of one or more shares of limited company. The regulations of those rights keep developing. Formerly, limited company is ruled by KUHD article 49 and 54. It undergoes some alterations and additions on the article 54 of KUHD by publishing Act No.4, 1971 later on. Then, as laws and the needs of society increase, the government tries to change the regulations. As a consequence, UU No.1, 1995 is then legislated. Later on, the requirement of act is considered immediate with the development of laws and the needs of society. Thus, it needs a completion, not only incrementing and completing corrections but also adhering to use previous definitions relevant, which brings the legislation of UU No. 40, 2007. Shareholder is the investor who invests his/her owns capital in a limited company, in which he/she has automatically rights, both adhered rights and Act based ones. Those rights, as a consequence, need protection. Act No.40, 2007 is a national law product which rules limited company. It consists of 161 articles. There are 13 articles included as well that rule the shareholders rights in which those articles show the development of shareholders rights regulations. It is due to the fact that in KUHD, there are only 2 articles concerning on those rights. Hence, in limited company law No.1, 1995 there are 11 articles left. The research method used is juridical normative, descriptive qualitative and comparatively study because the object on this research is law, norms which run limited company, especially the requirements of shareholders protection by giving the meaning of qualitative descriptive which comes from the source of primary norm KUHD, UU No.1,1995 and UU No.40,2007. The data collecting technique is bibliography study. It is a research on data related to the objects, starting from the classified primary rights, set, compared and meant. The data is then analyzed qualitatively by deductive- inductive method. From the analysis of data, it can be figured out and obtained the development of regulating the shareholders rights in a limited company.