PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG MENDAHULUI ANGGARAN DALAM PROSES LELANG SERTA AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI KEPPRES 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

DJUNAIDI, MOCHAMMAD (2006) PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG MENDAHULUI ANGGARAN DALAM PROSES LELANG SERTA AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI KEPPRES 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA. Masters thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
261Kb

Abstract

President decision number 80 year 2003 about Good and Service Levying represent a process which conducted to launching the duties from government, both form State Expense Revenue Plan (APBN) and Area Expense Revenue Plan (APBD). Either state nor area expense revenue plan proffering process conducted some phase start from planning up to stipulating area regulation of area expense revenue plan. To launching good and service levying done with a process precede budget that is a process where budget have been specified by Regional Leader with Parliament but not yet got stipulating area regulation of area expense revenue plan, while good and service levying process executed beforehand, if awaiting stipulating of area regulation of area expense revenue plan it’s will need long time. In law aspect will arise how good and service levying process preceding the budget and also legal fundament in good and service levying which preceding budget represent valid transaction in contractual law in Indonesia. This research represent analytical descriptive with empirical juridical approach. Data in this research obtained from bibliography research, questionnaire and interview with Auction Committee of Goods and Service Levying in Local Government Secretary of Central Java Province. From research result indicate that good and service levying preceding budget represent a process where allocation budget have done but not yet got stipulating area regulation of area expense revenue plan while levying process have been executed. Before released President Regulation Number 8 year 2006 preceding budget permission have to get permission from Regional Leader and Area Chief Parliament, from this research can be concluded that rights precede budget represent valid transaction if seen from contractual law in Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa merupakan suatu proses yang dilakukan guna memperlancar tugas-tugas dari pemerintah, baik itu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam proses pengajuan anggaran pendapatan belanja negara maupun daerah dilakukan beberapa tahapan mulai dari perencanaan sampai dengan penetapan perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.Untuk memperlancar pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan suatu proses mendahului anggaran yaitu suatu proses dimana anggaran yang telah disetujui oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan tetapi belum ditetapkan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sedangkan proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan terlebih dahulu, kalau menunggu penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah memerlukan waktu yang panjang.. Dalam aspek hukum akan timbul bagaimana proses pengadaan barang dan jasa yang mendahului anggaran tersebut serta dasar hukum dalam pengadaan barang dan jasa yang mendahului anggaran merupakan transaksi yang sah dalam hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yang deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh dari dari penelitian kepustakaan, wawancara dan kuesioner terhadap Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretaris Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah . Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pengadaan barang dan jasa yang mendahului anggaran merupakan suatu proses dimana anggaran telah dialokasikan tetapi belum ditetapkan Peraturan Daerahnya sedangkan proses pengadaan telah dilaksanakan terlebih dahulu. Sebelum dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 ijin mendahului anggaran harus mendapatkan ijin dari Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hak mendahului anggaran merupakan transaksi yang sah jika dilihat dari hukum perjanjian di Indonesia

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:18207
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:30 Jul 2010 08:59
Last Modified:30 Jul 2010 08:59

Repository Staff Only: item control page