KINERJA KERJASAMA ANTAR DAERAH PAWONSARI (PACITAN-WONOGIRI-WONOSARI) DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH

Abstract

An inter municipal cooperation is something that must be done by the local governments in conducting their development which is oriented to an regional development. Inter Municipal Cooperation “Pawonsari” exists because of the existence of the similar problems and potencies among the three regional government. They are Pacitan, Wonogiri, and Gunungkidul. It is also supported by the conducting of The Act Number 22 of 1999. This cooperation is aimed to maintain the unity, to develop the regional potencies, and to increase the quality of service and welfare of the society in the three regional governments. This study is aimed to know the performance of Inter Municipal Cooperation (KAD) Pawonsari and the factors influence it, because, in fact, not all of the cooperated aspects to be followed up. The research questions of this study are : how is the performance of Inter Municipal Cooperation (KAD) Pawonsari in regional development, and what are the factors influence it. The study uses a mixed method approach, qualitative and quantitative, with concurrent nested strategy. The nested data is the priority data, while the embedded data is the un priority data. The descriptive analysis is used to identify the performance criteria of Inter Municipal Cooperation (KAD) Pawonsari, scoring analysis is used to judge the Inter Municipal Cooperation (KAD) Pawonsari performance, while factor and descriptive analysis are used to analyze the factors influence the Inter Municipal Cooperation (KAD) Pawonsari performance. The result of the institutional judgement shows that Inter Municipal Cooperation (KAD) Pawonsari has a middle performance. It means that the criteria of effectiveness, efficiency, synergy and mutualism, competence, integration, and equity cannot be fulfilled by Pawonsari. The result of the judgement of Operational Cooperation performance shows that it has a middle output, poor in outcome, benefit, and impact. It means that Inter Municipal Cooperation (KAD) Pawonsari only reach a commitment level. It cannot get a good impact to the Pawonsari society. It cannot get the purpose yet increasing the prosperity or the welfare of the society in relation to the regional development. There are some factors influence it. They are as follows : there is no an integrated institution conducting it because it is only a non obligatory task for certain institution, there are no regional master plan and vision-mission as program guidelines, several objects to be cooperated are not the urgent society needs which must be fulfilled by the inter municipal cooperation, there is a different priority among them, there are limitations in : authority, budget, who does what and how, resources to be cooperated, the role of Central/Provincial Government, and universities in accelerating inter regional government. In increasing the performance of Inter Municipal Cooperation (KAD) Pawonsari, it recommends that it needs a restructuring of Inter Municipal Cooperation (KAD) Pawonsari institution, regional master plan should be made, review to the Pawonsari purposes, Vision-Mission, and annual target achievement, reforming the object to be cooperated, making a similar perception between executive and legislative institutions toward the Inter Municipal Cooperation (KAD) Pawonsari, making a regulation regarding the form and authority in an regional scale, increasing the know how of Pawonsari, increasing the role both of central/provincial government and university as facilitator and advisor, it need a fixed criteria in judging the Inter Municipal Cooperation (KAD) Pawonsari performance, so that they can be used to judge the performance of other Inter Municipal Cooperation. Pelaksanaan pembangunan daerah yang diorientasikan pada pengembangan suatu wilayah, dalam perkembangannya dihadapkan pada permasalahan yang mengharuskan dilakukannya kerjasama dengan daerah lain. Adanya permasalahan perbatasan antar kabupaten/ propinsi dan potensi sumber daya alam yang belum dikelola serta didukung oleh adanya UU No. 22 tahun 1999, melatarbelakangi adanya kerjasama antara kabupaten Pacitan, Wonogiri, dan Gunungkidul (KAD Pawonsari) yang bertujuan untuk memelihara persatuan dan kesatuan serta mengembangkan berbagai potensi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja KAD Pawonsari dan faktor-faktor yang mempengaruhi, karena dari aspek yang dikerjasamakan ada yang sudah ditindaklanjuti dan ada yang belum ditindaklanjuti. Research Question penelitian ini adalah: bagaimanakah kinerja KAD Pawonsari dalam pengembangan wilayah dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi? Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif dengan strategi concurrent nested strategy, yaitu data yang diprioritaskan menjadi induk (nested) sedangkan data yang bukan prioritas menjadi pelengkap (embedded). Metode analisis yang digunakan analisis deskriptif untuk mengidentifikasi kriteria kinerja KAD Pawonsari, analisis skoring untuk penilaian kinerja KAD Pawonsari serta analisis faktor dan analisis deskriptif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja KAD Pawonsari. Hasil penilaian kinerja institusi, KAD Pawonsari mempunyai kinerja sedang, artinya belum memenuhi semua kriteria yang ditetapkan yaitu: efektivitas, efisiensi, sinergi dan saling menguntungkan, kompetensi, integrasi dan ekuitas. Sedangkan hasil penilaian kinerja KSO, KAD Pawonsari mempunyai kinerja output sedang, kinerja outcome, benefit, impact rendah, artinya KAD Pawonsari hanya sampai pada tataran komitmen dan belum sampai pada tataran hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat Pawonsari. Dengan demikian pengembangan wilayah yang pada prinsipnya merupakan berbagai upaya yang dilakukan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup di suatu wilayah tertentu belum dapat dilaksanakan, karena tujuan dari KAD Pawonsari belum tercapai. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah belum adanya lembaga KAD yang integral karena merupakan ”tugas sampiran”, belum ada Rencana Tata Ruang (RTR) Pawonsari serta Visi dan Misi KAD sebagai acuan program, bidang kerjasama bukan merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang harus segera dipenuhi dengan cara KAD, perbedaan prioritas masing-masing kabupaten, adanya keterbatasan kewenangan KAD, adanya keterbatasan know how pelaksana KAD, adanya keterbatasan dana, keterbatasan sumberdaya yang dikerjasamakan, belum adanya peran pemerintah pusat/propinsi dan Perguruan Tinggi dalam akselerasi KAD. Berikut disampaikan beberapa rekomendasi sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja KAD Pawonsari.: restrukturisasi lembaga KAD Pawonsari, pembuatan RTR Pawonsari, review terhadap tujuan KAD dilajutkan dengan pembuatan Visi dan Misi serta target pencapaian tiap tahun, reformasi bidang kerjasama, penyamaan pandangan eksekutif dan legislatif terhadap KAD Pawonsari, pembuatan peraturan/ perundang-undangan tentang KAD yang mengatur bentuk dan kewenangan lembaga KAD dalam skala wilayah, peningkatan know how pelaksana KAD Pawonsari, peningkatan peran pemerintah pusat/ propinsi dan Perguruan Tinggi sebagai fasilitator dan advisor, kajian lebih lanjut mengenai kriteria penilaian KAD yang ditetapkan dan dibakukan, sehingga dapat digunakan untuk penilaian kinerja KAD lain.