AGENDA SETTING KEBIJAKAN PUBLIK ( Studi Kajian Perda Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyelenggaran Hutan Kemasyarakatan Di Propinsi Nusa Tenggara Barat)

Abstract

Kegagalan pengelolaan sumberdaya hutan selama ini oleh orientasi negara yang terfokus pada ekonomi/kayu semata. Pergeseran paradigma kearah pengelolaan basis masyarakat melahirkan kebijakan hutan kemasyarkatan (HKm) sebagai tawaran solusi untuk mengurangi kegagalan tersebut. Pengelolaan HKm di Propinsi Nusa Tenggara Barat menyisyaratkan adanya dinamika dan fenomena yang unik. Dinamisasi tersebut merupakan proses berbagai peran anatara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mendukung kelestarian sumberdaya hutan pada aras lokal. Studi ini bertujuan untuk mengetahui proses agenda setting kebijakan publik terhadap pembuatan Perda Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan Di Propinsi Nusa Tenggara Barat serta siapa aja aktor-aktor yang terlibat. Aktor pemerintah (diwakili oleh Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten) dan Aktor masyarakat (diwakili oleh Tokoh masyarakat, LSM, Akedemisi) secara pribadi dan organisasitoris. Metode yang digunakan adalah deskritif dengan mengambil studi kasus di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Proses pengambilan data dilakukan melalui : kajian pustaka, hasil penelitian, dan wawancara secara mendalam kepada aktor-aktor kunci (keys person) melalui teknik probability samping ; mengelola dan menganalisis data hasil dengan teknik deskriptif kualitatif, yang selanjutnya dari tarik kesimpulan dan rekomendasi. Hasil studi dapat simpulkan bahwa kepentingan politik, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat lokal yang berada dibalik pengusungan agenda kebijakan pedoman penyelenggaraan hutan kemasyarakatan di Propinsi Nusa Tenggara Barat antara lain karena terkait dengan konteks kondisi hutan, anggaran daerah dalam pengelolaan hutan, dan memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. Sehingga pemerintah propinsi berupaya mencari dukungan baik dari pihak politisi (DPRD Propinsi), LSM, dan Masyarakat lokal. Tingginya ketergantungan masyarakat lokal terhadap hasil hutan, membuat pemerintah propinsi berupaya meminimalisir terjadinya kerusakan hutan dan konflik sosial. Keterbatasan kewenangan pemerintah propinsi setelah otonomi daerah dan usaha untuk mempertahankan hutan dari kerusakan, menyebabkan pemerintah propinsi dan masyarakat lokal memiliki kepentingan yang besar dalam rancangan peraturan daerah tentang pedoman penyelenggaraan hutan kemasyarakatan di Nusa Tenggara Barat. Pemerintah propinsi juga membutuhkan LSM untuk pendamping dalam pelaksanaan hutan kemasyarakatan untuk masyarakat lokal dalam upaya penyelamatan hutan dari kerusakan. Untuk itu LSM mendukung langkah pemerintah propinsi untuk pedoman penyelenggaraan hutan kemasyarakatan. Secara politik ekonomi pedoman penyelenggaraan hutan kemasyarakatan legal dan terkesan melibatkan semua pihak baik pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, perguruan tinggi, Lembaga Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Lokal dalam pengelolaan hutan sehingga terciptanya hutan yang lestari. Management failure of forest resource till now state focused at wood or economic as of eye. pergerseran of paradigm toward management of public bases bears policy of social forest ( HKm) as solution bargain to lessen the failure. HKm in West Nusa Tenggara Province signs existence of unique dynamics and phenomenon. The dinamisation is processing various roles between government and public for the agenda of supporting continuity of sumberdaya forest at local level. This study aim to know agenda process setting public policy to making of Perda Nomor 6 The year 2004 About Management Guidance of Social Forest in West Nusa Tenggara Province and actors whosoever is involving. Government actor (represented by On Duty Forestry of Province and Sub-province) and Public Actor (represented by Elite figure, LSM, ACADEMICIAN) personally and organisastoris. Method applied is descriptive by taking case study in West Nusa Tenggara Province. Retrieval process of data is done by through : book study, result of research, and interview exhaustively kepaa actor - key actor (keys person) through technique probability side : manages and data analysis result of qualitative descriptive technique, later on from drawing a conclusion and recommending. Result of inferential study of bahawa politics importance, economic and enableness of residing in local public returned by guidance policy agenda stretcher of the management of social forest in West Nusa Tenggara Province for example related to context condition of forest, area budget in management of forest. So government of province copes looks for support from either from the side of politician (Local Parliament of Province), LSM, and local public. Height of dependency of local public to result of forest, makes government of province meminimalisir the happening of damage of forest and social conflict. limitation of Authority of government of province after otomi area and business to maintain forest from damage, causes government of local province and public has big importance in by law planning about guidance the management of social forest in West Nusa Tenggara. the Government of Province also requires LSM for adjacent in execution of social forest for local public in the effort saving of forest from damage. For The Purpose LSM supports step of government of province for the management of social forest. In legal management guidance economic policy and impressed entangles all the side of government of province, government of subprovince, college, The Institute of Public, Elite figure and local public in management of forest so that creation of everlasting forest.