AGENDA SETTING KEBIJAKAN PUBLIK ( Studi Kajian Perda Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyelenggaran Hutan Kemasyarakatan Di Propinsi Nusa Tenggara Barat)

Abstract

Kegagalan pengelolaan sumberdaya hutan selama ini oleh orientasi negara yang terfokus pada ekonomi/kayu semata. Pergeseran paradigma kearah pengelolaan basis masyarakat melahirkan kebijakan hutan kemasyarkatan (HKm) sebagai tawaran solusi untuk mengurangi kegagalan tersebut. Pengelolaan HKm di Propinsi Nusa Tenggara Barat menyisyaratkan adanya dinamika dan fenomena yang unik. Dinamisasi tersebut merupakan proses berbagai peran anatara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mendukung kelestarian sumberdaya hutan pada aras lokal. Studi ini bertujuan untuk mengetahui proses agenda setting kebijakan publik terhadap pembuatan Perda Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan Di Propinsi Nusa Tenggara Barat serta siapa aja aktor-aktor yang terlibat. Aktor pemerintah (diwakili oleh Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten) dan Aktor masyarakat (diwakili oleh Tokoh masyarakat, LSM, Akedemisi) secara pribadi dan organisasitoris. Metode yang digunakan adalah deskritif dengan mengambil studi kasus di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Proses pengambilan data dilakukan melalui : kajian pustaka, hasil penelitian, dan wawancara secara mendalam kepada aktor-aktor kunci (keys person) melalui teknik probability samping ; mengelola dan menganalisis data hasil dengan teknik deskriptif kualitatif, yang selanjutnya dari tarik kesimpulan dan rekomendasi. Hasil studi dapat simpulkan bahwa kepentingan politik, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat lokal yang berada dibalik pengusungan agenda kebijakan pedoman penyelenggaraan hutan kemasyarakatan di Propinsi Nusa Tenggara Barat antara lain karena terkait dengan konteks kondisi hutan, anggaran daerah dalam pengelolaan hutan, dan memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. Sehingga pemerintah propinsi berupaya mencari dukungan baik dari pihak politisi (DPRD Propinsi), LSM, dan Masyarakat lokal. Tingginya ketergantungan masyarakat lokal terhadap hasil hutan, membuat pemerintah propinsi berupaya meminimalisir terjadinya kerusakan hutan dan konflik sosial. Keterbatasan kewenangan pemerintah propinsi setelah otonomi daerah dan usaha untuk mempertahankan hutan dari kerusakan, menyebabkan pemerintah propinsi dan masyarakat lokal memiliki kepentingan yang besar dalam rancangan peraturan daerah tentang pedoman penyelenggaraan hutan kemasyarakatan di Nusa Tenggara Barat. Pemerintah propinsi juga membutuhkan LSM untuk pendamping dalam pelaksanaan hutan kemasyarakatan untuk masyarakat lokal dalam upaya penyelamatan hutan dari kerusakan. Untuk itu LSM mendukung langkah pemerintah propinsi untuk pedoman penyelenggaraan hutan kemasyarakatan. Secara politik ekonomi pedoman penyelenggaraan hutan kemasyarakatan legal dan terkesan melibatkan semua pihak baik pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, perguruan tinggi, Lembaga Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Lokal dalam pengelolaan hutan sehingga terciptanya hutan yang lestari.