KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SECARA PERDATA TERHADAP AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT MENGENAI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SUATU PERSEROAN TERBATAS

Abstract

The taw of I he Republic of Indonesia on a Limited Liability Company has placed notary on an important position in a company establishment and existent. A limited liability company itself, is a legal entity institution, which its establishment based on an agreement, which means that every legal action of the company'* establishment is controlled by the law of contract. Being controlled by the law of contract means that the form of the deed of establishment of the company is a "party deed", and so will be alterations of the company's articles of association before acquiring the status of a legal entity. After the company has obtained a legal entity, all of the company's policies have to be made and decided by a general meeting of the company's shareholders, the relations within the company are no longer controlled by the law of contract, but by its own law which is staled in the company's articles of association. Minutes must be made for every general meeting of the company's shareholders, which might be a private one, except far the alteration of the company's articles of association, the minutes must he attended and drawn up by a notary. In daily practice, alteration of a company's articles of association which has obtained a legal entity is also made by a statement of a meeting resolution, which statement is based on a private mealing of a company's shareholders minute. The aim of this research is to learn and understand the character of the nu'nl of a meeting resolution, concerning the alteration of the company's articles of association, whether it contradicts to the law of the limited liability company or not. It is also to understand the authenticity of the alteration of the company's article of association based on the statement of a meeting resolution; to understand the responsibility of the notary, concerning the content of the aforesaid statement. Juridical normative approach has been used as a method on this research, which means a research that mostly based on a library study as basic data and supported by a field research, then analyzed it qualitatively. Based on the research, the alteration of the company's articles of association based on the statement of a meeting resolution is against the law of a limited liability company. Legal action of alteration of the company's articles of association should be drawn up by a notary as a "relaas deed" instead of a "parly deed", which is drawn up before a notary. Such legal action caused the above-mentioned deed lack of authenticity, it means the deed has no full-forced evidence. An alteration of the company's articles of association based on a statement of a meeting resolution has only a full-forced evidence as a private deed. Therefore the content of the deed is not the notary's responsibility, because (he notary has not attended the general meeting of shareholders concerning the alteration of the company's articles of association. In this case, the notary is only responsible.concerning the formality for drawing up a deed, the appewcr or appearers and other legal requirements for drawing up a deed. UU PT menempatkan profesi Notaris dalam kedudukan yang sangat penting untuk lahirnya dan eksistensinya suatu PT. PT merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang berarti hubungan-hubungan hukum dalam pendirian PT dikuasai oleh hukum perjanjian. Dikuasainya hukum perjanjian dalam pendirian PT, maka pembuatan akta pendirian PT berbentuk partij akta atau akta pihak, demikian pula untuk perubahan anggaran dasar PT yang belum mendapat status badan hukum. Setelah PT berstatus badan hukum segala kebijakan yang diambil harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Hubungan dalam PT tidak lagi dikuasai oleh hukum perjanjian melainkan dikuasa oleh ketentuan hukumnya sendiri (anggaran dasarnya). Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dibuat risalah rapat dibawah tangan, kecuali untuk perubahan anggaran dasar harus dibuat dengan risalah rapat Notariil. Dalam praktek, ternyata untuk perubahan anggaran dasar dari perseroan yang telah berbadan hukum dapat dibuat dengan akta pernyataan keputusan rapat yang mendasarkan pada risalah rapat dibawah tangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sifat dan hakekat dari akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar suatu PT apakah bertentangan atau tidak dengan UU PT, mengetahui kekuatan pembuktian dari akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar suatu PT yang mendaarkan pada akta dibawah tangan, dan mengetahui tanggung jawab notaris atas kebenaran isi akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengutamakan penelitian kepustakaan sebagai data dasar yang didukung dengan penelitian lapangan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar sebagai akta pihak bertentangan dengan UU PT. Peristiwa hukum perubahan anggaran dasar suatu PT seharusnya dibuat dalam bentuk akta relaas oleh notaris, tapi dibuat dalam bentuk akta pihak dihadapan notaris. Tidak dipenuhinya syarat sah dalam bentuk akta notaris ini menyebabkan akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar suatu PT tidak otentik, yang berarti akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta dibawah tangan. Terhadap kebenaran isi dari akta pernyataan keputusan rapat notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, karena notaris itu sendiri tidak menghadiri rapat rapat umum pemegang saham yang diadakan untuk mengubah anggaran dasar. Notaris hanya bertanggung jawab sebatas formalitas bentuk dari akta yang dibuat, pihak atau para pihak yang menghadap syarat sah lain untuk pembuatan suatu akta.