ANALISIS PENGATURAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN IMPLEMENTASINYA DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DI KOTA SEMARANG

Abstract

Masyarakat pesisir pada umumnya tergolong miskin. Populasi masyarakat pesisir diperkirakan berjumlah 16,42 juta jiwa yang tersebar pada 8090 desa pesisir dengan Poverty Headcount Index (PHI) 0,3214, artinya, lebih dari 32% dari populasi masih tergolong miskin. Kemiskinan dan ketidakmampuan masyarakat pesisir ini sungguh ironis karena mereka sebenarnya bekerja pada sektor yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah.Pemerintah Pusat melalui Departemen Kelautan dan Perikanan, secara simultan meluncurkan program-program pemberdayaan yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Berdasarkan latar belakang deskripsi diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu Bagaimanakah pengaturan-pengaturan pengelolaan wilayah pesisir yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kota Semarang, bagaimanakah upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang serta faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di kota semarang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan implementasinya dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pemberdayan masyarakat pesisir dan metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif yuridis. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara terencana dan terstruktur telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang melalui program yang langsung menyentuh masyarakat di kawasan pesisir. yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Pada tanggal 2 September 2004, koperasi LEPP-M3 (Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina) Bina Sejahtera Mandiri telah dibentuk. Sedangkan pada tanggal 6 Desember 2004 Lembaga Keuangan Mikro Swamitra Mina telah diresmikan. Hal ini merupakan komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir. Namun, tak ada gading yang tak retak, di lapangan masih banyak kendala dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir. Oleh karena itu salah satu rekomendasi penting adalah perlu adanya pembinaan, monitoring dan evaluasi bersama antara DKP Kota Semarang, Konsultan Manajemen Kota, LEPP-M3 dan Swamitra Mina agar dapat segera menindaklanjuti temuan lapangan demi kebaikan dan kesempurnaan pelaksanaan program PEMP. Coastal society was characterized by poverty. Population of this area is estimated 16.42 millions inhabitants spread over 8,090 coastal rural areas. Collectively, they have Poverty Headcount Index (PHI) of 0.3214. In other words, more than 32% of the population still lives under the poverty line. Poverty and inability of the coastal people seems an irony provided that they work with high potential of natural resources. Central Government through the Ministry of Marine and Fishery has simultaneously launched programs, which aim to empower the coastal society toward prosperity. According to the background of the study it comes to a statement of the study that it is important to describe how to perform the proper management of the coastal area related to the empowerment of the coastal society in Semarang Municipality and to illustrate intervening factors that prevent the success the program implementation of the Coastal Society Economic Empowerment (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) in Semarang Municipality. This study aimed to find out the management of the coastal society empowerment efforts as well as its implementation in Semarang Municipality. The study applied a normative-juridical approach with an analytical description technique. The main data were obtained from secondary data related to the management of the coastal area and the empowerment of the coastal area. Data analysis of the study were subject to a juridical qualitative analysis. The improvement of prosperity and welfare of coastal society in planned and structured manners has been implemented by the Ministry of Marine and Fishery of the Semarang Local Office through a pilot program, which directly correlated to the coastal society. On September 2nd, 2004, the local government established a cooperation namely LEPP-M3 (Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina) Bina Sejahtera. The similar agency followed its establishment by December 6th, 2004, namely Lembaga Keuangan Mikro Swamitra Mina. Both projects showed a strong commitment of the Local Government of Semarang Municipality to implementing the coastal society empowerment. However, just as nobody is perfect, that in practice there are many intervening factors that prevent the success of the coastal society empowerment. Therefore, this study recommended the needs for collective education, supervision, monitoring, and evaluation between the Ministry of Marine and Fishery of the Semarang Municipaliy Local Office, Urban Management Consultant (Konsultan Manajemen Kota), LEPP-M3, and Swamitra Mina, in order to follow up the field findings in favor of betterment and completion of the Coastal Management Empowerment Program (PEMP) implementation.