PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA ASKES DALAM PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTARA PT. ASKES (PERSERO) CABANG UTAMA SEMARANG DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEMARANG

Dwiriani, Mira (2009) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA ASKES DALAM PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTARA PT. ASKES (PERSERO) CABANG UTAMA SEMARANG DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEMARANG. Masters thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
219Kb

Abstract

Health is fundamental rights of every citizen, therefore, families and people have rights to get protection to their health, and the state has assignments to regulate the fulfillment of healthy life rights for its people, including Civil Servants (PNS), retired Civil Servants, and their family members. Indonesian government, in promoting public health, has a program called Health Insurance (ASKES). The government appointed PT. Askes (Persero) Semarang Branch as the administrator. In providing medical services to Civil Servants, PT. Askes (Persero) had made the Cooperation Agreement (PKS) with hospitals all over Indonesia owned by both government and privates. The problems discussed in this research is on the medicine services in the form of prescribing DPHO drugs, the legal protection to askes members, the problems faced in providing medical services to the members, and the efforts conducted to solve the problems. The approach methods applied was legal empiric, and the analytical method appled was analytical qualitative. On the basis of the research results, it was found that: (1) there were still drug prescribing out of DPHO, and when the DPHO drugs were out of stock in the pharmacy installation of RSUD Semarang, askes members could inform PPATRS, then PPATRS informed to the doctors to change the drugs to other DPHO drugs with the same contents and functions; (2) Askes members could claim the medical service providers when they did not get their rights according to the stipulations; (3) the problems faced in providing medical services to askes members were the lack of understanding and information owned by the members and the attitudes of the officers who distinguished patients of askes receivers and general patients. The efforts performed to solve the problems were the publishing of pocket book and the approaches conducted by PT. Askes (Persero) to the Regional Hoapital. Kesehatan adalah hak fundamental setiap warga, oleh karena itu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), pensiunan PNS beserta anggota keluarganya. Pemerintah Indonesia dalam rangka memajukan kesehatan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang kesehatan mempunyai suatu program yang disebut Asuransi Kesehatan (ASKES). Pemerintah menunjuk PT.Askes (Persero) sebagai penyelenggara. Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil, PT. Askes (Persero) membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan rumah sakit-rumah sakit di Indonesia, baik milik pemerintah maupun swasta. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang pelayanan obat berupa peresepan obat DPHO, perlindungan hukum terhadap peserta askes dan kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah yurdis empiris, dan metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat ditemukan: (1) masih terdapat peresepan obat di luar DPHO, dan apabila terjadi kekosongan obat DPHO pada instalasi farmasi RSUD Semarang maka peserta askes memberitahukan kepada PPATRS, kemudian PPATRS memberitahukan kepada dokter yang bersangkutan untuk mengganti obat tersebut dengan obat DPHO lain yang memiliki kandungan dan fungsi yang sama; (2) Peserta askes dapat menuntut pemberi pelayanan kesehatan dalam hal peserta askes tidak mendapat haknya sesuai ketentuan; (3) Kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta askes adalah kurangnya pemahaman dan informasi yang dimiliki peserta, sikap dari pegawai yang membedakan pasien dari peserta askes maupun pasien pada umumnya, Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala adalah penerbitan buku saku, PT. Askes (Persero) melakukan pendekatan dengan RSUD.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:18158
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:29 Jul 2010 12:38
Last Modified:29 Jul 2010 12:38

Repository Staff Only: item control page