PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM HAL PERKAWINAN ORANG TUANYA DIBATALKAN Studi kasus atas Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 910/Pdt.G/2004/PA.Sm dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 91/Pdt.G/2005/PTA.Smg serta Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 23/Pdt.P/2006/PN.Smg

Priansari, Meta Natalie (2009) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM HAL PERKAWINAN ORANG TUANYA DIBATALKAN Studi kasus atas Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 910/Pdt.G/2004/PA.Sm dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 91/Pdt.G/2005/PTA.Smg serta Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 23/Pdt.P/2006/PN.Smg. Masters thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
243Kb

Abstract

The case of abrogational marriage between YAPTO HENDARSONO and EKO YULIANI whose being given two children, and also the determine decision was coming out by Semarang Country Court Number23/Pdt.P/2006/PN.Smg allowing YAPTO HENDARSONO to erase his name from birth’s document of children, is as the beginning problem how the law protection of children in the case that their parent’s marriage was being abrogated is also being the reason of the judge as a law consideration is not breaking the law. The purpose of the research is to know the problem. The approaches of the thesis is juridically normative, that is the research discussing secondary data, to discusse the case as an analysis court decision. As the thesis discusse about court decision, there are court decision and law is as secondary data but research itself base on primery data that happens in society . For efficiency research and writing, the writer use research specification is that descriptive analysis to properly analyse data as an accurate as possible about situation and other’s symptom. Being erasing the name of the father in child’s birth document mean that the child is to be the mother’s child is that the child only has law related with their mother and mother’s family as well. So in this case that the children law protection indicated with parent’s marriage are also being abrogated, was becoming vague as there are contrary between two institutions court. In the hope that government in carrying out the judge function for society should create the easy procedure with low cost. And there are many people do not know about law so there the task of the government, lawyer, practicy and academicy try how to inform people to be known and aware of law. Kasus pembatalan perkawinan, antara YAPTO HENDARSONO dan EKO YULIANI yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 23/Pdt.P/2006/PN.Smg, yang mengijinkan YAPTO HENDARSONO untuk mencoret namanya di akta kelahiran anak-anaknya merupakan awal mula permasalahan ini yaitu Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam hal perkawinan orang tuanya dibatalkan sehubungan dengan Keputusan dan Penetapan tersebut, dan Apakah pertimbangan hukum dari Hakim, yang dijadikan dasar Putusan dan penetapan tersebut tidak melanggar peraturan yang berlaku, dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam tesis ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang membahas data sekunder yaitu membahas suatu kasus, yang berupa analisis Putusan Pengadilan.Karena pada tesis ini yang dibahas adalah penekanannya pada data sekunder berupa putusan Pengadilan dan Undang Undang Jadi penelitian ini berbasis analisa data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat. Untuk efisiennya penelitian dan penulisan ini, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan bersifat diskriptif analitis yaitu dimaksudkan untuk memberi dan menganalisa data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dengan dicoretnya nama bapaknya dalam akta kelahiran, anak tersebut menjadi ”anak ibu” yaitu anak yang hanya berhubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja, sehingga dalam kasus ini Perlindungan hukum terhadap anak dalam hal perkawinan orang tuanya dibatalkan, menjadi kabur karena terjadi pertentangan antara dua lembaga peradilan yang berwenang memutus perkara. bahwa pemerintah dalam menjalankan fungsi peradilan bagi masyarakat hendaknya dengan prosedur yang mudah dan biaya yang ringan. Juga masih banyak masyarakat yang tidak tahu masalahmasalah hukum, maka sudah sepantasnyalah pemerintah, para praktisi maupun kalangan civitas akademika berusaha untuk bagaimana caranya masyarakat menjadi tahu dan sadar hukum.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:18155
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:29 Jul 2010 12:16
Last Modified:29 Jul 2010 12:16

Repository Staff Only: item control page