PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN MAGELANG

Abstract

Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menempatkan DPRD dalam kedudukan dan fungsinya sebagai lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penilitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu : mengkaji normanorma hukum positif yang berkaitan dengan obyek penelitian. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintah pada orde lama menunjukan bahwa kedudukan DPRD semakin lemah karena sistem pemerintahan nasional cenderung sentralistik. Kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih di dominasi oleh Kepala Daerah sehingga DPRD tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah dan Pelaksanaan Pengawasawan Peraturan Daerah; untuk mencari jawaban mengenai kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD yang menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan pengawasan PERDA dan APBD di Kabupaten Magelang; dan untuk mengetahui upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh DPRD serta untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasannya. Hasil penelitian ini adalah : (1) Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Magelang telah dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan mekanismenya didasarkan pada Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Magelang; (2) Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kendala internal yang berupa banyaknya tugas dan kewajiban bagi setiap anggota DPRD, dan kendala eksternal yang berupa keterlambatan dalam penyampaian realisasi APBD oleh Pemerintah Daerah; (3) Upaya untuk mengatasi kendala pelaksanaan fungsi pengawasan antara lain dengan peningkatan kualitas dan kuantitas komunikasi antara DPRD dengan Pemerintahan Daerah, penyusunan jadwal kerja dan skala prioritas pelaksanaan tugas bagi setiap anggota DPRD, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dan mengadakan pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi anggota DPRD. The existence of law No. 32. 2004 about Local Gavernment Plocing the essembly at regional on the function and the existence as the local council representative and has function as element of local governance. The research uses the method of juridicial norm which studying the norm of positive law related with the object of the research. The development of rules which directing the local government to the previus orde shows that the existence of the assembly at regional is getting weaker because of the national government system thet tends to be centralistic. The authority in running the gavernance is more dominated by the regent so that the assembly at regional can’t function as it used to. The aim of this research are to describe and explaning about the Implementation or monitoring function of Local House of Representatives (DPRD) toword Region’s Budget and of Income and Expenditures (APBD) and The Implementation of Monitoring Region’s Rules; to find the solution related to the costraints that happen on implementation of monitoring function of Local House of Representatives (DPRD) that cause not maximum of the implementation of monitoring Region’s Rules (PERDA) ang APBD in Magelang Regency; and to know of the effort that should be done by Local House of Representatives (DPRD) and to overcome the costraints that happen in the implementation of the monitoring. The result of the research are : (1) The implementation of monitoring function of Local Hause of Representatives (DPRD) have been performed well which based on Section 42, subsection (1) letter c Act number 32 year 2004 and the meschanism is based on the Regulation of Order of the Local House of Reprensentatives (DPRD) of Magelang Regency (2) The constraints which happened in implementating the monitoring function could be clustered into two clusters, they are: internal obstacles, such as the amount of task and duties of each member of Local Hause of Representatives (DPRD), and the external obstacle, which shaped as inertia in extending the report of realization of Region’s Budget of Income and Expenditures by the local government; (3) To overcome all those constraints in implementing the monitoring function, could be done by means of increasing the quality and quantity of communication between the Local’s House of Representatives (DPRD) and The Local Government, the arrengement of task schedule and priority of the task’s implementation for each member of Local House of Representatives (DPRD), and make a coorperation with various group (party) and organize courses and raising the quality of human resources of it’s members.