PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT DALAM PENERBITAN OBLIGASI DI PASAR MODAL

Abstract

Penelitian tentang pelaksanaan tanggung jawab Wali Amanat dalam penerbitan obligasi di Pasar Modal bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Wali Amanat dalam penerbitan obligasi di pasar modal; dan (2) kendala-kendala yang akan dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui, bahwa (1) Obligasi merupakan bukti hutang dari penerbitnya. Dengan membeli obligasi, pemegang menjadi kreditur dari penerbitnya, sekaligus memiliki hak atas pengembalian pokok dan bunga yang telah diperjanjikan. Namun, karena calon pemegangnya belum diketahui, maka Wali Amanat mewakili investor berdasarkan perjanjian perwaliamanatan. Kedudukan Wali Amanat berdasarkan perjanjian perwaliamanatan didasarkan pada Pasal 1317 KUH Perdata, Pasal 1 angka 30 dan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. (2) Wali Amanat merupakan wakil dari pemegang obligasi, maka Wali Amanat wajib menanggung setiap kerugian yang diderita para pemegang obligasi (investor), yang diakibatkan karena kelalaian, kecerobohan, atau tindakantindakan wali amanat yang bertentangan dengan kepentingan investor. Dasar hukum pemegang obligasi untuk menuntut rugi adalah Pasal 53 UUPM. (3) Kendala-kendala dihadapi oleh wali amanat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, adalah ketidaksejajaran kedudukan wali amanat dengan emiten; benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas; fungsi dan tugas wali amanat yang tercantum dalam UUPM belum terdapat pengaturan pelaksanaannya, sehingga hal tersebut mempersulit dalam pelaksanaan kegiatan wali amanat; ketiadaan pedoman/standar dalam penyusunan kontrak perwaliamanatan; kesulitan apabila emiten wanprestasi.