PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP TERTIB PERTANAHAN (STUDI DI KELURAHAN SERDANG JAKARTA PUSAT)

YULIANTI, SITI PRIHATIN (2008) PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP TERTIB PERTANAHAN (STUDI DI KELURAHAN SERDANG JAKARTA PUSAT). Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
335Kb

Abstract

In order to provide lawful surety and lawful protection for property rights upon land, according to the Government Ordinance No. 24 Year 1997 concerning Land Registration, the government is obliged to register all land areas in Indonesia by using both systematic and sporadic approaches. In fact, in the period of 45 years since the issuing of Basic Agrarian Law in 1960 up to now, the number of registered land in Indonesia reached only 30% from the total estimation of land areas as many as 78 million lots. By the program of land registration, the society, whether individuals or lawful bodies may obtain certificate of property rights upon land. Hopefully, by registering lot by lot of land, the land affairs administration will be more orderly. Based on those matters, therefore, the problems that will be observed in this research are: How is the execution of systematic land registration and its influences on land affairs orderliness in Serdang Village Central Jakarta and what are the obstacles in its execution and what efforts should be taken to overcome them. The used method of approach is the juridical-empirical approach and the used specification in this research is the descriptive-analytical research. Based on the research results, it can be concluded that the systematic land registration in Serdang Village city of Central Jakarta has given significant and positive influences on realizing land affairs orderliness. One of the outcomes can be seen from the number of many lots of land that their certificates have been successfully issued as proofs of land ownership, which previously; they had not had any certificates. Considering that the systematic land registration is principally the process of land certification covering the activities of physical and juridical data collection, in land certificate, physical and juridical data as the reconstruction of subject and object of rights upon land are contained. Therefore, the certificate contains accurate and factual data, which are the guarantee of lawful surety. Thus, if the right of every lot of land has been registered accompanied by the land certificate as the official proof of ownership, it is believed that land acquisition and disputes upon land may be omitted, or at least eliminated. Also, the fact shows that by the execution of the systematic land registration in Serdang Village, it influences on the land disputes in that area. The matters that become the obstacles in executing systematic land registration are caused by the lack of knowledge of the agrarian law; therefore, there are many certificates of adjudication transfer or agrarian national operational project, the owned proof of ownership are only receipts or they are found as incomplete in their order of ownership. There are many participants of adjudication or agrarian national operational project having a low economic level, thus, the obligation to pay Land and Building Taxes is not paid for many years. As a result, to determine the amount of payment of the land and building acquisition fees and how to pay them, become major problems for them. There is also another obstacle, which is, the amount of time consumed to give instructions. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak milik atas tanah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pemerintah wajib mendaftar seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia baik dengan pendekatan sistematis maupun sporadik. Faktanya, dalam kurun waktu hampir 45 tahun sejak diterbitkannya UUPA pada tahun 1960 sampai saat ini, jumlah bidang-bidang tanah yang telah terdaftar di Indonesia baru mencapai sekitar 30% dari total perkiraan bidang tanah yang ada sebanyak 78 juta persil. Melalui program pendaftaran tanah tersebut, masyarakat baik perorangan maupun badan hukum dapat memperoleh sertipikat hak atas tanah. Diharapkan dengan telah didaftarkannya bidang demi bidang tanah, keadaan administrasi pertahanan dapat menjadi lebih tertib Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam peneltian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik dan pengaruhnya terhadap tertib pertanahan di Kelurahan Serdang Jakarta Pusat dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya serta bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pendaftaran tanah sistematik di Kelurahan Serdang Kota Jakarta Pusat telah memberikan pengaruh yang signifikan dan positif dalam mewujudkan tertib pertanahan. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari banyaknya jumlah bidang tanah yang telah berhasil diterbitkan sertipikat tanah sebagai alat bukti kepemilikan tanah, yang sebelumnya belum memiliki sertipikat. Mengingat pada prinsipnya Pendaftaran tanah sistematik merupakan proses pensertipikatan tanah yang meliputi kegiatan pengumpulan data fisik dan data yuridis. Di dalam sertipikat tanah terkandung data fisik dan data yuridis sebagai rekonstruksi terhadap subyek dan obyek hak atas tanah. Dengan demikian sertipikat menampung data yang akurat dan faktual yang merupakan jaminan kepastian hukum. Dengan demikian jika setiap bidang tanah sudah didaftar haknya dengan disertai sertipikat tanah sebagai bukti sah kepemilikannya, niscaya perebutan dan sengketa tanah dapat dihilangkan atau setidaknya dieliminir. Begitu juga Fakta menunjukan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik di kelurahan Serdang berpengaruh terhadap sengketa tanah di wilayah tersebut. Adapun yang menjadi hambatan untuk pelaksaanaan pendaftaran tanah sistematik dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang hukum pertanahan maka banyak surat-surat peralihan ajudikasi maupun prona kepemilikan yang dimiliki hanya kwitansi maupun dijumpai tidak lengkap urutan kepemilikan. Banyaknya peserta ajudikasi maupun prona yang keadaan ekonominya rendah, sehingga kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan bertahun tahun tidak terbayarkan sehingga untuk menentukan pembayaran BPHTP dan membayarannya menjadi kendala bagi mereka. Serta kendala lain yaitu, banyak waktu yang tersita untuk memberikan pengarahan.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary
ID Code:18105
Deposited By:Mr UPT Perpus 1
Deposited On:29 Jul 2010 09:43
Last Modified:29 Jul 2010 09:43

Repository Staff Only: item control page