KAJIAN ATAS PERTANGGUNG JAWABAN SUAMI DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMISAHAN HARTA

Abstract

Marriage represent important event in every life of human being. Marriage which happened between a man with a woman will generate physically effect and also mind between them, to society as well as its relation properties which obtained among them before, during and also after marriage take place. Marriage which have been passed off by spouse besides bringing consequence in association of life in society also bring consequence in civil law, among others is arrangement concerning spouse object price, both for obtained before marriage bowery portion, community property that is property which obtained by spouse during marriage. To be all really form hence husband also obliged to and responsible to protect his wife and give everything necessaries of life according to his ability, and wife obliged and responsible to arrange housewifery as well as possible. If spouse neglect obligation and their responsibility, hence each can bring a lawsuit to the court. In this research approach method which used is literature method which having the character normatif juridical, that is with studying law and regulation, theories of law and jurisprudence related to studied problems. Existence of an requirement will an peripheral institute agreement marry to know process the happening of dissociation of property an marriage. And also domicile husband performed of dissociation of that property. Research result which obtained are : 1). Responsibility of husband in marriage with dissociation of property divided become 2 (two), they are : a) Responsibility Husband into (family), with existence of dissociation of properties non meaning to disband or bother marriage. All influence at marriage, except which hitting properties, remain to and not change. Spouse remain to obliged to remain and they have to fixed in assisting each other etcetera, b). External husband responsibility (third party), giving protection of this history to wife not forget importance of third party, that is husband's all creditor. So that that dissociation can't easily used by spouse to abet intention will harm all creditor. The rule in agreement marry to be mentioned in clausal expressing that brought debts it each into made by marriage the each party during marriage take place, becoming responsibility and have to paid by each party bringing or making debt. 2) Dispute which emerge in an marriage that goodness which use agreement marry and or without agreement marry when happened divorce. The dispute usually regarding the ownership of community property covering there not the ownership of third party in disputed community property. In practice in the event of dispute husband responsibility in marriage with dissociation of properties, usually finished familiarity and avoid can possible through justice. But not closed possibility of solving of the dispute step into justice. If this matter happened, hence usually wife party will raise to confiscate material (Maritale Beslag) of price which its custody delivered to wife. Keywords : Marry agreement, dissociation of properties. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbuikan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum, selama maupun sesudah perkawinan berlangsung. Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh suami isteri selain membawa konsekuensi dalam pergaulan hidup di masyarakat juga membawa konsekuensi dalam hukum keperdataan, diantaranya adalah pengaturan mengenai harta benda suami isteri, baik yang diperoleh sebelum perkawinan sebagai harta bawaan., harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan. Agar semua benar – benar terwujud maka suami juga wajib dan bertanggung jawab melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan isteri wajib dan bertanggung jawab mengatur urusan rumah tangga sebaik – baiknya. Apabila suami isteri melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya tersebut, maka masing – masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensiyang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Adanya suatu kebutuhan akan suatu perangkat lembaga perjanjian kawin untuk mengetahui proses terjadinya pemisahan harta dalam suatu perkawinan. Serta kedudukan suami dengan diadakannya pemisahan harta tersebut. Hasil penelitian yang diperoleh : 1). Pertanggungjawaban suami dalam perkawinan dengan pemisahan harta dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : a). Tanggung Jawab suami kedalam (Keluarga), Dengan adanya pemisahan harta kekayaan bukan berarti membubarkan atau mengganggu perkawinan. Seluruh akibat – akibat dari pada perkawinan, kecuali yang mengenai harta kekayaan. tetap dan tidak berubah. Suami isteri tetap wajib untuk tinggal bersama dan mereka harus tetap saling membantu dan sebagainya. b). Tanggung Jawab Suami keluar (pihak ketiga), pada pemberian perlindungan sejarah ini kepada si isteri tidak melupakan kepentingan pihak ketiga, yaitu para kreditur si suami. Sehingga pemisahan itu tidak dapat dengan mudah digunakan oleh suami isteri untuk bersekongkol dengan maksud akan merugikan para kreditur. Ketentuan tersebut dalam perjanjian kawin dicantumkan dalam klausula yang menyatakan bahwa utang-utang yang dibawanya masing-masing ke dalam perkawinan yang dibuat oleh masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung, menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh masing-masing pihak yang membawa atau yang membuat utang tersebut. 2). Sengketa yang muncul dalam suatu perkawinan baik itu yang menggunakan perjanjian kawin ataupun tanpa perjanjian kawin adalah pada scat terjadi perceraian. Sengketa, tersebut biasanya adalah mengenai kepemilikan atas harta bersama yang meliputi ada tidaknya kepemilikan pihak ketiga dalam harta. bersama yang dipersengketakan. Dalam praktek apabila terjadi sengketa atas pertanggungjawaban suami daiam perkawinan dengan pemisahan harta, biasanyadiselesaikan secara kekeluargaan dan menghindari sebisa mungkin melalui pengadilan. Namun tidak tertutup kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut sampai masuk, ke pengadilan. Apabila hal 1-nu terjadi-, maka biasanya pihak isteri akan mengajukan sita material (Maritale Beslag) atas harta bersama yang penjagaanya diserahkan kepada isteri. Kata kunci : Perjanjian kawin, Pemisahan Harta kekayaan diselesaikan secara kekeluargaan dan menghindari sebisa mungkin melalui pengadilan. Namun tidak tertutup kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut sampai masuk, ke pengadilan. Apabila hal 1-nu terjadi-, maka biasanya pihak isteri akan mengajukan sita material (Maritale Beslag) atas harta bersama yang penjagaanya diserahkan kepada isteri. Kata kunci : Perjanjian kawin, Pemisahan Harta kekayaan diselesaikan secara kekeluargaan dan menghindari sebisa mungkin melalui pengadilan. Namun tidak tertutup kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut sampai masuk, ke pengadilan. Apabila hal 1-nu terjadi-, maka biasanya pihak isteri akan mengajukan sita material (Maritale Beslag) atas harta bersama yang penjagaanya diserahkan kepada isteri. Kata kunci : Perjanjian kawin, Pemisahan Harta kekayaandiselesaikan secara kekeluargaan dan menghindari sebisa mungkin melalui pengadilan. Namun tidak tertutup kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut sampai masuk, ke pengadilan. Apabila hal 1-nu terjadi-, maka biasanya pihak isteri akan mengajukan sita material (Maritale Beslag) atas harta bersama yang penjagaanya diserahkan kepada isteri. Kata kunci : Perjanjian kawin, Pemisahan Harta kekayaan