PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK DI PENGADILAN PAJAK

Abstract

This thesis gets title “TAXES DISPUTE WORKING OUT BASED NUMBER LAW 14 YEARS 2002 ABOUT TAXES JUSTICE AT TAXES JUSTICE” drops back imposition problem by fiscus ( taxes aparatur ), in its performing don’t sparse evoke taxes dispute among assessable with fiscus. Based histories, taxes dispute working out in the beginning as judgement Ceremony Authority Taxes ( MPP ). But this institute reputated less is equal to for gets to solve ala taxes dispute komprehensif who reflect justice ground and a moral certanity law, here after with aim performs section mandate 27 Number Of Statute 6 Years 1983 the latest changed by number Statute 28 Years 2007 about general provision and taxation Prosedures ( KUP ), therefore at forms a dispute Working Out Body Takes ( BPSP) based Statute Number 17 Years 1997, but in its performing taxes dispute working out via BPSP stills to exist law uncertainty that can evoke in justice. Since that was required a Taxes Justice that correspondent to judgement power system at Indonesian and can create justice and a moral law in taxes dispute working out. For meeting this exspectation publishes Number Republic Of Indonesian Statute 14 Years about Taxes Justices. To the effect this thesis writing is subject to be know how taxes dispute working out base Number Statute14 Years 2002 about Taxes Justice at Taxes Justice, evoked constraint in taxes dispute working out at Taxes and effort justice that is done to settle evoked constraint deep taxes dispute working out at Taxes Justice. Approximate methods that is untilized in this research is empirical judicial formality. Means empirical judicial formality it be identification and conception sentence as instruction of social that nile and functional deep life system that structure. Data that is gotten from bibliography research arranged by prows analized data with descriptive-quantitatif-analitif so to be gotten a conclution. Taxes dispute working out via Taxes Justice is managed in Chapter IV Section 34 until with section 92 Number Statute 14 Years 2002 to one verdict are proposed one letter of claims or one letter appeal. Current augh Taxes Justice, beside as supplementary as BPSP also substantial constitutes completion from BPSP. Evoked constraict at deep taxes dispute working out at this Taxes Justice consisting of constraint at administrative and judicial. The revisies process to hit section in Statute Number 14 Years 2002 constitute efforts to settle evoked constraint over and above increasing Human Resources especially at direct the interasting educational deep activity at Taxes Justice. Since fast probing ground implement, modesly and demulcent cost haven’t undivided performed therefore expected more Taxes Justice performance increased by perfectly discipline and dispute check tech taxes. Tesis ini berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK DI PENGADILAN PAJAK” berlatar belakang masalah pungutan pajak oleh fiskus (aparatur pajak), dalam pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan sengketa pajak antara wajib pajak dengan fiskus. Secara historis, penyelesaian sengketa pajak pada awalnya menjadi wewenang Majelis Pertimbangan Pajak (MPP). Namun lembaga ini dianggap kurang memadai untuk dapat menyelesaikan sengketa pajak yang mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum, sehingga dibentuklah suatu Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidakpastian hukum yang menimbulkan ketidakadilan. Untuk itu terbitlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Tujuan penulisan tesis ini adalah Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak di Pengadilan Pajak, kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Data yang didapat dari penelitian kepustakaan diadakan proses analisis data secara deskriptif-analitif-kuantitatif sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak diatur dalam Bab IV Pasal 34 sampai dengan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 terhadap satu putusan diajukan satu surat gugatan atau satu surat banding. Pengadilan Pajak yang ada saat ini, di samping sebagai pengganti BPSP, secara subtansial merupakan penyempurnaan dari BPSP. Kendala yang timbul didalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak ini terdiri dari kendala dibidang administratif dan yudisial. Proses usulan revisi mengenai pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 merupakan usaha untuk mengatasi kendala yang timbul disamping peningkatan Sumber Daya Manusia terutama dibidang pendidikan yang terlibat langsung dalam kegiatan di Pengadilan Pajak. Karena penerapan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan belum sepenuhnya terlaksana diharapkan kinerja Pengadilan Pajak lebih ditingkatkan dengan meyempurnakan tata tertib dan teknik pemeriksaan sengketa pajak.