PENGAKUAN TANDA TANGAN PADA SUATU DOKUMEN ELEKTRONIK DI DALAM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

Abstract

This research uses the juridical-normative approach, which is a research of secondary data. The research results show that there are some opinion disagreements concerning the authentication power of a signature power of a signature on an electronic document in the legal authentication according yo the civil procedural code in Indonesia among the judge at the Court of First Instance of Palembang, 2 (two( subjects conducting e-commerce (stating that the signed electronic document with electronic signature has the equal authentication power to the authentic certificate composed by an authorizednoffcer after the legalization of Act Number 11 Year 2008 concerning Electronic Information and Transaction), and the notary (stating that the electronic document signed with the electronic signature has only private authentication power because it does not fulfill the requirements of an authentic certificate, in which, it is not composed before an authorized officer). The dispute resolution due to the violation of agreement may be conducted by using a court institution or an institution outside of court. Generally, the subjects of electronic transactions use the institution outside of court. Generally, the subjects of electronic transactions use the institution outside of court because it is quick in its resolution and the fee is reasonable. The use of an electronic signature on an electronic document may guarantee the security of an electronic information message, using public network, because the electronic is created based on the asymmetric cryptography technology. From the research, there are some opinion disagreements concerning the authentication power of electronic documents signed with electronic signatures, used as prof in the court. The government should immediately legalized the Government Ordinance concerning Electronic Signature and Government Ordinance concerning Electronic Signature and Government Ordinance concerning Electronic Certificatiob, thus, there will be a through legal regulation of the Act Number 11 Year 2008. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai daya pembuktian tanda tangan pada suatu dokumen elektronik di dalam pembuktian hukum acara perdata di Indonesia antara hakim Pengadilan Negeri Palembang, dua (2) orang pelaku e-commerce (berpendapat dokumen elektronik yang telah ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, mempunyai daya pembuktian yang sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan para notaris (berpendapat dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawahtangan, karena tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, yaitu tidak menghadap kepada pejabat yang berwenang), dan penyelesaian sengketa akibat tidak terpenuhinya prestasi dari perjanjian dapat diselesaikan dengan menggunakan lembaga pengadilan atau lembaga diluar pengadilan, para pelaku transaksi elektronik pada umumnya menggunakan lembaga diluar pengadilan karena cepat penyelesaiannya dan biayanya lebih murah. Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik, dapat menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik, yang menggunakan jaringan publik, karena tanda tangan elektronik dibuat berdasarkan teknologi kriptografi asimetris. Dari penelitian, terdapat perbedaan pendapat mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik, yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dipersidangan. Pemerintah hendaknya segera mengesahkan Peraturan Pemerintah mengenai Tanda Tangan Elektronik dan Peraturan Pemerintah mengenai Sertifikasi Elektronik, sehingga ada aturan hukum lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.