PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN (Perspektif Tradisi Islam Lokal Kudus)

Abstract

The research aims to describe the construction of Kudus Islamic tradition about the women political participation at general election 2004 and to describe the implication of Islamic tradition thought of Kudus toward women political life in Kudus. Method application is descriptive by taking in Kudus. Retrieval procces of data is done by through: book study, result of research, and interview exhaustively for religious (preachers), women politician, and voters community (women) through technique purposive sampling; manages and data analysis result of qualitative descriptive technique. The result of the research can be concluded that, first, Kudus is religious town. Religion is pillar and direction in the life since Sunan Kudus until now. That’s why, the position and the role of kiai (preachers) at the society is very high and strategic. Beside the role, Kudus society always obey the text of salaf (yellow book). Second, the role and the position of women in Kudus, in social, cultural and political field still follow text of salaf (yellow book) which one taught by the preachers in pesantren (Islamic boarding house), in other side those text place the women under men position. Third, the education of yellow book generally is not accomodative which toward women although the position of yellow books which actually are still interpretable are often parcially understood so most of the traditionalist of Kudus society behave apathetic, sinisme and anomie toward women political culture. This condition causes Kudus femal feel politically, socially, culturally, psychologically and religionsly disturbed so during general election which was carried out before reform era, Kudus women were only participative in voting. Fourth, it is occured social procces in Kudus. There is erlargement of yellow book. So there is women role in politic but with requierement keep on commited to Islamic education and keep Islamic ethics in behaviour and interuction with men for example talking, dressing, lobbying on another political participation. Fifth, although Islamic tradition of Kudus limits women. Joining political field there is valuable rational motive and purposal rational from women politician. So they became house representative to express organizatioanal talent, to fight women aspiration in erlargemenet of women acces in public area through regional law and to increase social state and family economiy. Sixth, women in procces becoming house representatitves find obstacle of structure, social culture, religiouse issue, idiology and men domination in political party. Especially in recruitment proccess toward candidates and member of local house representatives in Kudus as the form of women political participation in regency mostly begins by becoming organizer of underbow political party on through social organization who are considered as political party machine and proposed by political party to complete affirmative action. Seventh, strategy which is used by the candidates of house representatives isn’t different from one and the others. They use women Islamic social organizationa. For example the organizations with background NU use IPPNU, Fatayat NU and Muslimat NU through routine Islamic study. For the organizations with background Muhammadiyah use Aisiyah besides using women organizations wich become underbow political party, also use massive campaign which is carried out by political party based on the schedulle agreed by the participants of general election through coordination of KPUD (Commision of regional general election) Kudus regency, giving pamphlets contain photo, symbol, number, vision and mission to became house representative. They also gave t-shirt, Islamic hat, veil and Islamic rosary. Keyword: political participation, women politician and local Islamic tradition. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan konstruksi tradisi Islam lokal Kudus tentang partisipasi politik perempuan pada pemilu 2004 dan mendiskripsikan implikasi pemikiran tradisi Islam lokal Kudus terhadap kehidupan berpolitik perempuan di Kudus. Metode yang digunakan adalah diskriptif dengan mengambil lokasi di Kabupaten Kudus. Proses pengambilan data dilakukan melalui kajian pustaka, hasil penelitian dan wawancara mendalam kepada tokoh agama, politisi perempuan, dan masyarakat pemilih (perempuan) melalui teknik purposive sampling, mengelola dan menganalisis data hasil dengan teknik diskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa; pertama, Kudus merupakan kota religius. Dalam kehidupan, agama menjadi pilar dan pedoman sejak Sunan Kudus sampai saat ini. Oleh karena itu, kedudukan dan peran kiai pada masyarakat Kudus sangat tinggi dan strategis. Di samping itu, masyarakat Kudus selalu menaati dan mematuhi teks-teks kitab salaf (kitab kuning). Kedua, peran dan kedudukan perempuan di Kudus dalam bidang sosial budaya dan politik masih mengikuti teks-teks kitab salaf (kitab kuning) yang diajarkan kiai di pesantren, padahal teks-teks kitab salaf (kitab kuning) menempatkan perempuan di bawah kedudukan laki-laki. Ketiga, ajaran-ajaran kitab kuning secara umum boleh dikatakan tidak akomodatif terhadap perempuan walaupun posisi kitab kuning yang sebenarnya masih interpretable sering kali dipahami secara sepihak, sehingga sebagian besar kaum tradisionalis (masyarakat Kudus) bersikap apatis, sinisme dan anomie terhadap partisipasi politik perempuan, karenanya tradisi mereka digolongkan kedalam budaya politik parokial (parochial political culture). Keadaan yang demikian ini menyebabkan perempuan Kudus merasa terhambat baik secara politis, sosial budaya, psikologis dan agama sehingga selama pemilihan umum yang diselenggarakan sebelum masa reformasi perempuan Kudus hanya partisipatif dalam menyalurkan suara (ikut menggunakan hak pilih aktif saja). Keempat, terjadi proses sosial masyarakat Kudus berupa pelonggaran terhadap kitab kuning sehingga peran perempuan dalam politik tetapi dengan syarat tetap memegang komitmen pada ajaran Islam untuk tetap menjaga etika Islam dalam bergaul dan berinteraksi dengan kaum lakilaki baik dalam etika berbicara, berpakaian atau lobi-lobi ataupun dalam melakukan bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya. Kelima, walaupun tradisi Islam lokal Kudus sangat membatasi perempuan terjun dalam politik namun karena adanya motif rasional bernilai dan rasional bertujuan dari politisi perempuan sehingga mereka menjadi anggota legislatif dengan tujuan dapat menyalurkan bakat berorganisasi, memperjuangkan aspirasi perempuan dalam meningkatkan perluasan akses perempuan dalam wilayah publik melalui peraturan daerah, dan meningkatkan status sosial dan perekonomian keluarga. Keenam, perempuan dalam proses menjadi anggota legislatif mengalami hambatan antara lain adanya hambatan struktural, sosial budaya, isu agama, idiologi dan donimasi elit partai politik oleh laki-laki. Khusus mengenai proses perekrutan terhadap calon dan anggota DPRD Kabupaten Kudus sebagai bentuk partisipsi politik perempuan di kabupaten sebagian besar diawali dengan menjadi pengurus underbow partai politik atau melalui ormas yang dianggap menjadi mesin politik partai politik dan diusulkan oleh partai politik untuk melengkapi affirmative action. Ketujuh, strategi yang dilakukan para caleg perempuan tidak jauh berbeda satu sama lain yakni dengan memanfaat ormas Islam (perempuan) yang ada misalnya yang berlatar belakang NU memanfaatkan IPPNU, Fatayat NU, dan Muslimat NU melalui pengajian rutin yang diadakan ormas tersebut, dan yang berlatar belakang Muhammadiyah dengan memanfaatkan Aisiyah, di samping juga memanfaatkan organisasi perempuan yang menjadi underbow partai politik, juga memanfaatkan kampanye massal yang diadakan oleh partai politik sesuai jadwal yang disepakati peserta pemilu melalui koordinasi KPUD Kabupaten Kudus, memberikan selebaran yang berisi foto, tanda gambar, nomor urut, dan visi misi masuk menjadi anggota legislatif serta memberikan kaos, kopyah, kerudung bahkan ada juga yang memberikan tasbih.