Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Abstract

Within the existing legal systems in the World, including in Indonesia, corporation is an artificial legal entity , which may be imposed by a criminal liability. As a legal entity, a corporation is not only given an authority to act as if it is a person, but may also be given huge freedom to run an economic activity. At the end of 1980s decade era, corporations in the banking sector grew and developed significantly, because the supporting policies from the Government at that time. However, those were followed by banking crisis in Year 1997- 1998, which in turn created some problems in liquidity. Subsequently, to cope with the banking crisis, the State i.e. Bank Indonesia (Indonesian Central Bank) had provided Central Bank Liquidity Aids (BLBI) with a hope that it could support the banking corporations to get away from the crisis. In facts, many BLBI Aids amounts hundreds of trillion Rupiah, were manipulated for the interests of groups of people who were holding important roles in the operation of corporate debtor of the BLBI. A lot of people is still dissatisfied with the sanctions that have been given in the settlements of BLBI cases. This research was done through quantitative method and normative approach, by studying the laws on corporate criminal liability in Indonesia, their implementation in the handlings of BLBI cases and a comparison with similar provisions in France, Finland, Norway and Australia. The purpose of this research is to discuss the existing laws, to see the implementation of criminal liability in BLBI cases and to compare with the frameworks of corporate criminal liability. In the research, it was found that the Indonesian positive laws related to the eradication of corruption offences, which relevant with BLBI cases, at that time did not govern corporate criminal liablity. Therefore, all BLBI cases using criminal proceedings, were based on individual liability, mostly the directors or shareholders or persons who holding important roles in the operation of BLBI’s corporate debtors. Thus, the constructions of investigations and prosecutions of BLBI cases, were based on individual acts, and not focused on the criminal corporate liability itself. In some countries, such as France, Finland, Norway and Australia, corporate criminal liability have been provided in their respective penal code. For that reason, if cases like BLBI would have occured in those countries, not only the directors or other corporation’s officials who may be punished, but also the corporation itself, would be imposed a corporate criminal liability. Using theories “Vicarious Liability”, “Strict Liability” as well as “Identification”, criminal acts that had been conducted can be elaborated with focus on legal acts conducted by corporations. As a result, the settlements of BLBI cases, may be constructed more accurately, offences that resulting in state financial losts. Dalam berbagai sistem hukum yang ada di dunia, termasuk di Indonesia, korporasi adalah subjek hukum buatan yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Sebagai subjek hukum (rechtpersoon), korporasi bukan hanya diberi kewenangan untuk bertindak seperti individu, tetapi ditambah dengan kebebasan yang besar dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Pada era akhir dasawarsa 1980an, korporasi di bidang perbankan berkembang pesat, karena dukungan kebijakan dari Pemerintah pada saat itu. Namun demikian, hal tersebut ternyata diikuti pula dengan terjadinya krisis perbankan pada tahun 1997-1998, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai masalah likuiditas. Selanjutnya, untuk mengatasi krisis perbankan tersebut, Negara c.q Bank Indonesia mengucurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang diharapkan membantu korporasi perbankan untuk keluar dari krisis. Pada kenyataannya, dana BLBI yang berjumlah ratusan trilliun Rupiah tersebut, banyak dimanipulasi untuk kepentingan sekelompok orang yang memegang peranan dalam beroperasinya korporasi debitur BLBI tersebut. Masyarakat banyak yang belum puas dengan sanksi yang selama ini telah diberikan dalam penyelesaian kasus BLBI. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif dan pendekatan normatif, dengan melihat ketentuan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi yang ada di Indonesia, penerapannya dalam penanganan perkara BLBI dan perbandingan dengan ketentuan serupa di negara Perancis, Finlandia, Norwegia dan Australia. Tujuan penelitian adalah membahas hukum normatif yang ada, melihat penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus BLBI dan membandingkannya dengan kerangka teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam penelitian ditemukan bahwa hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang relevan dengan kasus BLBI, pada saat itu tidak mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Oleh karena itu, semua kasus BLBI yang menggunakan proses peradilan pidana, didasarkan pada pertanggungjawaban perorangan, yang pada umumnya adalah para pengurus atau pemegang saham atau orang yang memegang peranan penting dalam beroperasinya korporasi debitur BLBI tersebut. Dengan demikian, konstruksi penyidikan dan penuntutan perkara BLBI didasarkan pada perbuatan individu, dan tidak berorientasi pada pertanggungjawaban pidana korporasi itu sendiri. Di beberapa negara seperti Perancis, Finlandia, Norwegia dan Australia, telah diatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam masing-masing KUHP. Dengan demikian, apabila kasus seperti BLBI terjadi di negara-negara tersebut, maka selain pengurus atau pejabat korporasi lainnya dapat dipidana, terhadap korporasi itu sendiri akan dikenakan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan menggunakan teori “Vicarious Liability”, “Strict Liability” maupun “Identification”, maka perbuatan pidana yang telah dilakukan dapat dielaborasi dengan berorientasi pada perbuatan hukum yang dilakukan oleh korporasi. Dengan demikian, dalam penyelesaian kasus BLBI dapat dikonstruksikan dengan lebih akurat, perbuatan pidana yang telah megakibatkan kerugian keuangan negara tersebut.