TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PASAL 15 AYAT (2) UU NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Abstract

Notary is one of professions lawful services to public, which has responsibilities related with authentic attesting instruments, such as, letters,certificates, or documents made by him/her in written form concerning various lawful actions. A Notary is a public officer having an authority to compose authentic certificates and other authorities as long as it is not exluded or appointed to other officers in accordance with act Number 30 year 2004 about the profession of Notary. Besides having an authority to compose authentic certificate, a notary also has authorities to compose Legalization, Waarmerking (Validation Mark), Coppie Collatione and Validation of Photocopy Agreement regulated in Article 15 verse 2 of Act Number 30 Year 2004 about the Profession of Notary. This research examines the power of attesting the privately-made certificates that have accepted Legalization, Waarmerking (Validation Mark), Coppie Collatione and Validation of Photocopy Agreement as the attesting instruments in the court, and concerning the privately-made certificates, they may be annulled by a judge. The used Research method is the method of juridical-empirical approach; this research has a descriptive-analytical specification; the used data sources are primary data in form of the data that collected directly in the field observation and secondary data, which are data needed to equip the primary data. The Population is all objects or indications or units that will be examined, sample collection technique is conducted by using purposive sampling technique, and the used method of data analysis is the method of qualitative analysis. The research result show that the functions of Legalization, Waarmerking, Coppie Collatione and Validation of Photocopy Agreement concerning the privately-made certificates give certainty to a judge about the date, signature, and identities of the parties conducting those agreements, thus, it may assist the judge in attesting. The privately-made certificates that have accepted Legalization, Waarmerking, Coppie Collatione and Validation of Photocopy Agreement made by the notary may be annulled by the judge although the function of a judge in attesting is only to distribute the task of attesting. However, ex officio, a judge is unable to annual a certificate if an annulment is not proposed because the judge may not determine what is not proposed. Among them are, a certificate may be annulled if it does not fulfill the subjective and objective elements of an agreement and/or it does not fulfill the requirements and order of an agreement according to the Act of the Profession of Notary. Notaris merupakan salah satu profesi yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat luas, yang memiliki tanggung jawab berkenaan dengan alat bukti otentik berupa, surat-surat, akta-akta ataupun dokumen yang dibuatnya secara tertulis atas berbagai perbuatan hukum. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sepanjang tidak di kecualikan atau ditugaskan kepada pejabat lain menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan selain membuat akta otentik notaris berwenang pula membuat Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan Kecocokan Fotocopi yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menelaah mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan Kecocokan Fotocopi sebagai alat bukti di sidang Pengadilan dan terhadap akta di bawah tangan tersebut dapat dibatalkan oleh hakim. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode pendekatan yuridisempiris, spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, sumber data yang dipakai adalah data primer berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan dan data sekunder yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Populasi berupa seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti, teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan fungsi Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan Kecocokan Fotocopi atas akta yang dibuat dibawah tangan memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal, tandatangan, identitas, dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, sehingga membantu hakim dalam hal pembuktian. Akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan Kecocokan Fotocopi dari Notaris dapat dibatalkan oleh hakim meskipun tugas hakim dalam hal pembuktian hanya membagi beban membuktikan, tetapi secara ex officio hakim tidak dapat membatalkan suatu akta kalau tidak dimintakan pembatalan, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta, diantaranya suatu akta dapat dibatalkan jika tidak memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif suatu perjanjian dan/atau tidak memenuhi syarat dan tata cara untuk itu menurut Undang-undang Jabatan Notaris.