PERAN KAWASAN BAHARI TERPADU REMBANG TERHADAP EKONOMI LOKAL DI DESA TASIKAGUNG REMBANG

Abstract

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah memiliki peran yang sangat penting. Salah satunya adalah melalui penyediaan sarana prasarana untuk mengembangkan potensi unggulan suatu wilayah. Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu Rembang, yaitu suatu kegiatan untuk mengembangan kawasan pantai secara terpadu melalui sektor-sektor unggulan, dengan jalan memberi dan meningkatkan fasilitas pada sektor unggulan tersebut yang meliputi: pengembangan sektor perikanan dan kelautan melalui fasilitas pelabuhan pendaratan ikan; pengembangan sektor perhubungan laut melalui pelabuhan niaga; pengembangan sektor pariwisata, seni dan budaya melalui revitalisasi taman rekreasi pantai kartini; dan sektor cipta karya melalui penataan lingkungan dan perumahan, merupakan wujud peran Pemerintah tersebut. Perikanan tangkap sebagai kegiatan utama dari sektor perikanan dan kelautan, cukup berkembang dengan adanya Pelabuhan Perikanan dan mampu mendiversifikasi kegiatan ekonomi lainnya sehingga mampu membuka peluang kerja yang lebih luas. Adanya peluang kerja tersebut berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat. Sebagai bagian dari pengembangan Kawasan Bahari Terpadu, kegiatan pariwisata di Taman Rekreasi Pantai Kartini juga memiliki kontribusi dalam perkembangan kegiatan ekonomi yang ada di wilayah tersebut, walaupun dampak yang ditimbulkan tidak sebesar kegiatan perikanan tangkap. Kegiatan transportasi laut merupakan tujuan dari pengembangan Pelabuhan Niaga, tetapi karena belum banyak kegiatan di pelabuhan tersebut, dampak ekonomi bagi masyarakat belum begitu nyata. Kawasan Bahari Terpadu saat ini mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi, kondisi ini terjadi karena adanya investasi fisik, ketersediaan sumberdaya lokal yang cukup, adanya pasar yang potensial, dan ada dukungan dari masyarakat, pengusaha dan pemerintah setempat. Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu yang menitik beratkan pada kebijakan endogen, mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, institusional dan fisik setempat, mampu mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat lokal. To increase the public prosperity, government has an important role. One of them is supply or increase of facilities or infrastructures to development region pre-eminent potency. Developing Rembang’s Integrated Coastal Zone is representation of it’s role, it is developing coastal zone through pre-eminent sectors with supply or increase infrastructure to develop it, covers are fishery and sea sectors develop with fishery port; sea transport sector develop with commercial port; tourism, art and cultur sectors develop with revitalisation of Taman Rekreasi Pantai Kartini and support with environmental settlement and housing. Fishery as main activity from fishery and sea sectors, enough grows with existence of fishery port and can diversify other economics activity so that can open broader job. Existence of the opportunity job affects at absorbtion of labour and improvement of public income. As part developing integrated coastal zone, activity of tourism in Taman Rekreasi Pantai Kartini also has contribution in development of the economic activity in the region, although impact generated slimmer to fishery activity. Activity transportation of the sea has not many activities in the port, so economic impact for public not yet. The existing Integrated Coastal Zone can become economics centre of activities, this condition happened caused by invesment of physical, availibility of local resource is enough, existence of potential market, and there are support from public, entrepreneur and local government. Developing Intergrated Coastal Zone which point weighs against at policy endogen, use natural resources potency, human resource, institutional and local physical, can be push economic activity growth, creates work field so that happened absorbtion of labour and improvement of public income, especially to local public.