FENOMENA PROGRAM-PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KLATEN (Studi Kasus Desa Jotangan Kecamatan Bayat)

Abstract

Development in Indonesia in the last tens years has been succesful in reducing the poor resident, though it is not able yet to eliminate in Indonesia. However the crisis of economics that reaching its top on 1998, causing amount of the poor resident rein crease incisively. Various programs to reduce poverty executed by government since the crisis, able to degrade the amount of the poor resident. But the reduction is slow. Various programs for example: Program of Rice for the poor Family (Raskin), Educational PKPS BBM, Healthy PKPS BBM and Kecamatan Development Program (KDP). Research of programs of poverty eradication was conducted to planning approach used and the program execution covering goal setting, role of local government and society also the program implementation. Data collecting of research use direct interview method. The election of informan use sample purposive in order to obtained a relevant data research problem. Interview was conducted to the direct interconnected parts with the program include government officer in regency level until the village and also in society.Data collecting was obtained from observation through documentation study and literature, execution guide program, and the program report. Then the data was analyzed using qualitative descriptive method. The analysis result indicate that programs of poverty eradication using top-down planning approach, except KDP using mixed approach of top-down and bottom-up planning.Tradition of Planning look into planning as policy analysis, while KDP look into planning as social learning. Development model used is accomplishment of basic needs, except PPK that using accomplishment modesl of basic needs and development of human resource quality. Because of limitation of budget, goal setting program given on choices among quality program in order the program benefit felt maximally by receiver program with quantity choice in order to program flattenedly felt by the poor society. Healthy and education get especial priority in the effort of poverty eradication, it makes the program can execute together choice of the quantity and quality. Role of local government in execution program according to delegation of authority given by central government, except in KDP of where local government act as counsellor and manager of execution program according to its regional level. Role of society tend to passive, except in KDP socialize as main actor. Implementation program according to guide of execution which have been specified to each program. Based on the result of the analysis, recommendation was given: improving socialization of program, delegating larger authorization to local government and improving coordination among stakeholder programs in Kabupaten Klaten. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia telah berhasil menurunkan penduduk miskin, meskipun belum mampu menghilangkan kemiskinan di Indonesia. terjadinya krisis ekonomi yang mencapai puncaknya tahun 1998, menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat kembali secara tajam. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah sejak berlangsungnya krisis tersebut mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Namun penurunan tersebut terkesan lamban.Program-program tersebut antara lain: Program Raskin, PKPS BBM Bidang Pendidikan, PKPS BBM Bidang Kesehatan, dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Penelitian tentang program-program pengentasan kemiskinan dilakukan terhadap pendekatan perencanaan dan pelaksanaan program tersebut yang meliputi penentuan sasaran, peranan pemerintah daerah dan masyarakat serta implementasi program. Pengumpulan data penelitian menggunakan metode wawancara langsung. Pemilihan narasumber atau informan menggunakan sample purposive agar diperoleh informasi atau data yang relevan dengan masalah penelitian. Wawancara dilakukan kepada aparatur pemerintah di tingkat kabupaten sampai desa serta masyarakat Desa Jotangan tempat penelitian berlangsung.Pengumpulan data juga diperoleh dari observasi di lapangan dan studi dokumentasi dari literatur, petunjuk pelaksanaan program, dan laporan-laporan pelaksanaan program. Kemudian dilakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan menggunakan pendekatan perencanaan top-down, kecuali PPK yang menggunakan pendekatan perencanaan gabungan top-down dan bottom-up. Tradisi perencanaan memandang perencanaan sebagai analisis kebijakan, sedangkan PPK memandang perencanaan sebagai pembelajaran sosial. Model pembangunan yang dipakai adalah pemenuhan kebutuhan dasar, kecuali PPK yang menggunakan model pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Karena keterbatasan anggaran, penentuan sasaran program dihadapkan pada pilihan antara kualitas program dengan kuantitas. Bidang kesehatan dan pendidikan yang mendapatkan prioritas utama dalam upaya pengentasan kemiskinan, menjadikan program di bidang ini dapat melaksanakan secara bersama-sama pilihan kualitas dan kuantitas tersebut. Peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program sesuai pendelegasian wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat, kecuali dalam PPK dimana pemerintah daerah bertindak sebagai pembimbing dan penanggungjawab pelaksanaan program sesuai dengan tingkatan wilayahnya. Peranan masyarakat cenderung pasif, kecuali dalam PPK masyarakat sebagai pelaku utama program. Implementasi program sesuai dengan petunjuk pelaksanaan setiap program. Berdasarkan hasil analisis tersebut, rekomendasi yang diberikan adalah peningkatan sosialisasi program baik terhadap program lama dan baru berjalan, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan meningkatkan koordinasi diantara pelaku-pelaku program di Kabupaten Klaten.