PENDAYAGUNAAN HUKUM DI SEKTOR KOPERASI BERBASIS NILAI-NILAI EKONOMI KERAKYATAN

Abstract

Untuk membangun kembali nilai-nilai ekonomi berbasis kerakyatan dengan tujuan hukum koperasi berdayaguna, maka permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada: pendayagunaan hukum sektor koperasi; nilai-nilai yang dibangun dalam praktek berkoperasi dan upaya pendayagunaan hukum di sektor koperasi berbasis nilai ekonomi kerakyatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui, memahami menjelaskan dan menganalisis permasalahan, dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik dan fenomenologi, di dukung oleh teori budaya hukum, pemfungsian hukum ,tranformasi sosial, rasionalisasi hukum, hukum dalam tatanan normatif, paradigma Reversal, teori hukum responsif dan progresif. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan socio- legal dan berparadigma konstruktivisme. Observasi tidak terstuktur untuk mencari gambaran awal, wawancara mendalam untuk mencari informasi, studi literer untuk mencari data. Informan kunci dipilih secara purposive, dikembangkan dengan metode snowball. Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles & Huberman. Teknik pengecekan validitas data dengan triangulasi. Hukum belum berdayaguna di sektor koperasi disebabkan oleh nilai yang dibangun dalam tubuh koperasi ( internal) maupun di luar koperasi( eksternal, sarat dengan kepentingan kelompok, dengan pendekatan top down bukan bootom up yang berbasis anggota. Budaya hukum yang dibangun di atas nilai-nilai komunal religius dan kapitalisme di lingkup internal maupun eksternal koperasi, menyebabkan rendahnya kesadaran hukum, sehingga hukum tidak berdayaguna. Melalui paradigma reversal dimana ketidakberdayaan dapat diatasi dengan memampukan dan melindungi kepentingan kaum lemah, tidak berdaya dan miskin melalui peningkatan kemampuan dan akses sosial diberbagai bidang atau legal service to the poor perlu mendapat perhatian untuk membangun masyarakat agar mengetahui hak-hak hukumnya, maka hukum di sektor koperasi juga didayagunakan dengan pola" koperasi dibangun dan membangun dirinya". Pendekatan koperasi dibangun berarti, adanya komitmen dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat sehingga koperasi tumbuh dan berkembang. Koperasi membangun dirinya berarti, merubah performa dengan cara: partisipasi proaktif dari anggota, pengelola, pengawas dan pengurus koperasi untuk mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki. Sehingga untuk menumbuhkembangkan koperasi di kota Pekalongan diperlukan keberpihakan dan kebersamaan dalam rangka membangun kesadaran dan pemahaman yang sama bagi semua pihak tentang nilai-nilai ekonomi berbasis kerakyatan agar hukum di sektor koperasi berdayaguna.