PELABELAN PRODUK PANGAN YANG MENGANDUNG BAHAN REKAYASA GENETIKA SEBAGAI WUJUD ASAS KETERBUKAAN INFORMASI

Abstract

Labeling on Genetically Modified Food as a Form of Information Transparency. Fast moving development of science and technology emerges augmentation of commercial goods, one of them is GM food product with its benefits and harms, and all together is have raising consumer’s awareness of food quality and food safety. Problems take place on genetically modified food commercialization especially related to the implementation of precautionary principle which is required by the Cartagena Protocol as the only one international law regime on GMOs product movement. Further, it is also important to study about labeling regulation on GM foods and producers’ liability to the labeling. Research method used in this thesis is focused on secondary data obtained from literary research; also primary data obtained from interview with many related sources to support the examination of the secondary data. Juridical-normative approach is used by synchronizing codified regulations vertically and horizontally, and explains it with descriptive-analytical method, and is explained with descriptiveanalytical method. This research has some outcomes, which the principles of the Cartagena Protocol are halfhearted implemented by the government of Indonesia. This also related to the next problem that there are many regulations concerning GM foods exist but still insufficient that make them difficult to be enforced. Besides that, the inadequate regulations make the producers reluctant to label their products. For that, it is important to do the regulation accomplishments and concrete actions as a form of information transparency principle which is a milestone to protect and empower the consumers. Pelabelan Produk Pangan Yang Mengandung Bahan Rekayasa Genetika Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Informasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memicu bertambahnya produk-produk perdagangan, yang mana salah satunya adalah produk rekayasa genetika, yang mana memiliki segi positif dan negative, sekaligus meningkatkan kesadaran konsumen akan mutu dan keamanan produk yang dikonsumsinya. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan produk pangan yang mengandung bahan hasil rekayasa genetika khususnya mengenai implementasi prinsip pencegahan dini sebagaimana disyaratkan oleh Protokol Cartagena sebagai satu-satunya regim hukum internasional mengenai pergerakan lintas batas produk rekayasa genetika. Selain itu perlu juga dikaji mengenai aspek regulasi pelabelan produk pangan yang mengandung bahan rekayasa genetika dan tanggung jawab produsen atas pelabelan tersebut. Adapun metode dalam penulisan ini difokuskan pada data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, serta data primer hasil wawancara dengan beberapa narasumber untuk mendukung pengkajian data sekunder. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan melakukan sinkronisasi vertikal maupun horisontal peraturan-peraturan hukum tertulis, dan kemudian diuraikan secara deskriptif analitis. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa implementasi prinsip-prinsip dalam Protokol Cartagena masih dilakukan dengan setengah hati oleh pemerintah Indonesia. Hal ini sekaligus juga menyangkut permasalahan berikutnya bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pelabelan produk pangan yang mengandung rekayasa genetika sudah ada namun masih terdapat banyak kekurangan sehingga menyulitkan dalam penerapannya. Disamping itu ketidakjelasan aturan ini pulalah yang menyebabkan banyak produsen yang enggan melabeli produknya. Untuk itu perlu kiranya dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan langkahlangkah konkrit sebagai wujud asas keterbukaan informasi yang merupakan titik tolak bagi perlindungan dan pemberdayaan konsumen.