PELAKSANAAN GADAI DENGAN SISTEM SYARIAH DI PERUM PEGADAIAN SEMARANG

Abstract

Pawning is a security institution that has been known widely in public life, in its efforts to obtain fund for various purposes of pawning legal transaction, which in the Islamic fikih is called as ar-rahn. Ar-rahn is a kind of agreement to secure a particular object for a debt security. Based on the above matters, therefore, the problems that will be studied in this research are: pawning execution using the syariah system, legal protection for the parties involved in the pawning execution using the syariah system, and how is the implementation of pawning execution using the syariah system if the case of violation occur at the Syariah Pawn-Shop of Pawn-Shop Public Company Semarang. The used method of approach is the juridical-empirical approach and the specification used in this research is the descriptive-analytical research. Based on the research results, Syariah Pawn-Shop has a fundamental difference to the conventional pawn-shop in applying charges. Conventional Pawn-Shop collects fees in form of an accumulative and doubled interest. It is different to the charges in Syariah Pawn-Shop that are not in form of interests, however, it is in form of a deposit, maintenance, security, and estimation fees. Pawning fee at Syariah Pawn-Shop is less and it is charged only once. If it is observed from the legal aspect, the Government Ordinance No. 103 Year 2000 and the Decisions of National Syariah Council (NSC) of Indonesian Islamic Scholar Committee (IISC) that may be used as references in executing the pawning practice according to syariah, which are, Decision No. 25/DSN/MUI/III/2002 concerning Rahn (Pawning), legalized on June 26, 2002 and Decision No. 26/DSN/MUI/IIU2002 concerning Gold Rahn (Pawning). They give the Pawn-Shop Public Company the powerful legality to conduct pawning by using syariah system although syariah pawning has not been regulated in a specific law and order in Indonesia. An auction as the effort of execution upon the security object is also conducted in Syariah Pawn-Shop. Auction is the last effort conducted by the Syariah Pawn-Shop Branch Office if there is a customer who violates the agreement. Auction will be conducted if the time limit is overdue but the pawning recipient (rahin) is still unable to settle his/her debt (marhum bih). Auction is conducted every month. The auction conducted by the Syariah Pawn-Shop Semarang, especially, is conducted by using the closed envelope offer. Gadai merupakan lembaga jaminan yang telah sangat dikenal dan dalam kehidupan masyarakat, dalam upayanya untuk mendapatkan dana guna berbagai kebutuhan Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut ar-rahn. Ar-rahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam peneltian ini adalah: pelaksanaan gadai dengan sistem syariah, perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan gadai dengan sistem syariah dan bagaimana dengan pelaksanaan eksekusi dari gadai dengan sistem syariah apabila terjadi wanprestasi di Pegadaian Syariah Perum Pegadaian Semarang Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pegadaian Syariah memiliki perbedaan mendasar dengan pegadaian konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, lain halnya dengan biaya di Pegadaian Syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali saja. Apabila ditinjau dari aspek legalitas, PP No. 103 tahun 2000, dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan pratek gadai sesuai syariah, yakni Fatwa No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn (Gadai), yang disahkan pada tanggal 26 Juni 2002, dan Fatwa No. 26 DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn Emas (Gadai). Memberikan kepada Perum Pegadaian legalitas yang cukup kuat untuk melakukan gadai dengan sistem syariah, walaupun gadai syariah belum diatur dalam suatu peraturan perundangan-undangan secara khusus di Indonesia. Lelang sebagai upaya eksekusi terhadap barang jaminan juga dilakukan di Pegadaian Syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Cabang Pegadaian Syariah apabila ada nasabahnya yang wanprestasi. Lelang akan dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan penerima gadai (rahin) masih tidak dapat melunasi uang pinjamannya (marhun bih). Lelang dilakukan setiap bulannya, lelang yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Semarang khususnya, dilakukan dengan cara penawaran amplop tertutup.