PELAKSANAAN BAGI HASIL DALAM PENYALURAN DANA MUDHOROBAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI ( Study di Bank Syariah Mandiri Kudus )

Abstract

Lahirnya Undang – Undang No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan memberi angin segar terhadap lahirnya bank – bank syariah tak luput juga bank – bank konvensional yang membuka divisi atau cabang syariah. Penelitian ini merupakan diskriptif analitis dalam pendekatan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian perpustakaan dan wawancara dengan pihak Shohibul Mal dan Mudharib di Bank Syariah Mandiri Kudus. Bank syariah merupakan bank berazaskan syariat islam dengan petunjuk berdasarkan Al – Qur’an dan Al Hadits. Disini disebutkan prinsip bagi hasil merupakan jiwa dan nafasnya perbankan syariah. Tapi dalam pelaksanaan secara riil dilapangan, bank sebagai shohibul mal tidak mau rugi atas dana yang disalurkannya terhadap pembiyaan usaha dimasyarakat. Sistem pembagian revenue sharing menjadi kerangka dari pembagiaan hasil pembiayaan. Begitu juga yang terjadi terhadap bank syariah mandiri sebagai bank berplat merah kerangka revenue sharing dijadikan dasar pembagiaan hasil pembiayaan usaha. Untuk pelaksanaan manajemen bank syariah diawasi dan dibina oleh Dewan Pengawas Syariah sebagai tangan panjang Dewan Syariah Nasional, hal ini difungsikan untuk selalu dalam koridor syariat islam. Hambatan – hambatan berkembangnya perbankan syariah ini teletak pada itikat baik para pelaku. Dalam hal besarnya pendapatan yang harus dijadikan obyek nisbah bagi hasil, shohibul mal masih mempertanyakan kejujuran mudharib.